jpnn.com - SAMARINDA- Bandara Samarinda Baru memang belum selesai dibangun. Namun, sejumlah masalah pelik kini sudah menghantui. Bandara itu dianggap bakal kesulitan air bersih.
Masalah tersebut mencuat setelah pemerintah pusat ingin menghapus penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN). Demikian pula dengan badan usaha milik daerah (BUMD).
BACA JUGA: Mantap, BC Gagalkan Penyelundupan 14 Ton Pasir ke Singapura
Hal itu lantas menjadi ancaman pembangunan sejumlah paket kegiatan BUMD di Samarinda. Distribusi air bersih untuk BSB direncanakan datang dari instalasi pengolahan air minum (IPA) Sungai Kapih yang kini belum terwujud.
Jika PMN tersebut ditiadakan, pemerintah pun tak menjamin karena kesulitan ekonomi mendera APBN maupun APBD. Kasi Humas PDAM Tirta Kencana Samarinda Lukman menyatakan, pihaknya tidak sepakat dengan rencana pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN itu.
BACA JUGA: Bantah Menyuap, Bupati Ini Sebut Anggota DPRD Mengada-ada
Sebab, infrastruktur yang dibangun PDAM masih mengandalkan dana hibah dari APBD Samarinda.
Adapun pembangunan IPA Sungai Kapih, menurut Lukman, direncanakan berlanjut tahun ini. Realisasi tahun lalu hanya sampai IPA tanpa intake untuk menyedot air.
BACA JUGA: Usut Dugaan Suap Bupati, KPK Garap 13 Anggota DPRD Tanggamus
Anggaran pembangunan intake itu diusulkan pada 2016. Proyek intake tersebut membutuhkan anggaran Rp 55 miliar, termasuk untuk perbaikan IPA Selili. “Kami belum mampu membiayai sendiri pembangunan,” tukas Lukman. (mon/kri/k8/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Miris, Warga Tempuh 4 Jam ke Kecamatan
Redaktur : Tim Redaksi