JAKARTA- Harapan Kaltim memiliki bandara di ibukota propinsi Samarinda sepertinya takkan terwujud dalam waktu dekatPemerintah pusat kembali menegaskan tak memasukan proyek pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) dalam APBN 2012
BACA JUGA: Ngantar Istri Naik Haji, Suami Meninggal
Sikap ini diambil karena bandara di Sungai Siring tersebut masih diliputi berbagai permasalahan yang tak kunjung usai sampai sekarang."Terakhir kita rapatkan di Bappenas, kesimpulannya kita hanya bisa menunggu sebab mereka (Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan investor) sedang kelola sendiri," kata Direktur Kebandarudaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bambang Tjahjono di Jakarta.
Dengan kata lain, lanjut Bambang, cepat lambatnya BSB dikucuri APBN sangat tergantung Kaltim dan investor yang telah ditunjuk sebelumnya
BACA JUGA: Harimau Berkeliaran Di Perkampungan
Menurut dia, angka ini cukup besar untuk pengerjaan awal BSB.Sebelumnya, kelanjutan proyek BSB ditanyakan anggota Komite II DPD RI Bambang Susilo kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin lalu
Bambang juga meminta perhatian Kemenhub agar peduli dengan pembangunan dan pemeliharaan bandara yang ada di perbatasan
BACA JUGA: Pisau Menancap di Mulut Bocah
Terkait hal ini, Bambang Tjahjono mengakui pihaknya terkendala dengan jumlah anggaran yang terbatas.Dengan anggaran Rp 2,3 triliun harus dibagi kepada ratusan bandara"Tapi itu (bandara di perbatasan) tetap jadi prioritas kita tapi anggarannya terbatas," tambah Bambang Tjahjono.
Jawaban Bambang Tjahjono tentang tak dikucurkannya APBN bagi BSB, menjadi penegasan pemerintah pusat untuk kedua kalinyaDesember 2010, hal serupa dikemukakan Freddy NumberiIni dikatakannya saat menjawab permintaan 3 wakil rakyat asal Kaltim Nanang Sulaeman (Komisi VI DPR RI), Adji Farida Ardans (Komisi VIII DPR RI), dan Luther Kombong (DPD), yang kala itu mendatangi kantornyaFreddy dengan tegas mengatakan tak keberatan dengan masterplan bandara yang dibuat pemerintah daerah.
BSB terus bermasalah karena ada perbedaan laporan perkembangan pelaksanaan proyek antara versi kontraktor PT Nuansa Cipta Realtindo (NCR) dengan Pemkot SamarindaPermasalahan ini berujung pada penundaan pembayaran dan sulitnya pencabutan kontrak dari NCRIndikasi penyimpangan keuangan negara sempat ditelusuri Kejaksaan Agung dengan meminta keterangan beberapa pejabat Pemkot Samarinda(pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bogor Dilanda Hujan Es
Redaktur : Tim Redaksi