jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut parpolnya menolak penggunaan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal sikap Golkar terhadap hak angket saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2).
BACA JUGA: 30 Anggota DPR RI Didorong Segara Ajukan Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024
"Tentu Partai Golkar menolak terhadap hak angket tersebut, jelas saya kira," kata Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/2).
Legislator Daerah Pemilihan II Jawa Barat itu mengatakan Golkar tidak melihat urgensi untuk membuat panitia angket terhadap dugaan kecurangan pemilu.
BACA JUGA: Masyarakat Advokat Dukung Hak Angket DPR Guna Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu
"Kalau yang dipersoalkan adalah tentang kecurangan pemilu, tidak pada tempatnya hak angket mempertanyakan soal kecurangan pemilu," lanjut Ace.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu menyebutkan soal dugaan kecurangan pemilu bisa dibawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang atau nmenempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Mahfud MD Persilakan Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Tetapi
"Kalau hasil dari pemilu ini dinilai tidak memiliki, diduga melakukan kecurangan, kan tinggal diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi," kata Ace.
Dia menuturkan DPR ialah pihak yang membuat UU Pemilu dan segala keberatan dalam kontestasi politik sudah diatur dalam aturan tersebut.
Oleh karena itu, Ace menyebut tidak etis DPR menempuh upaya hak angket tentang kepemiluan yang aturannya sudah dibuat parlemen.
"Kalau DPR sendiri tidak percaya terhadap UU yang dibuatnya, lalu buat apa," kata dia.
Diketahui, hak angket pertama kali digulirkan oleh capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Ganjar menyebut semua pihak tidak perlu takut terhadap wacana DPR RI menggunakan hak angket menyikapi dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah bertemu para sukarelawan di Jakarta Pusat, Jumat (23/2) kemarin.
"Jadi, enggak perlu takut. Ini biasa saja, kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," kata Ganjar, Jumat.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan pelaksanaan pemilu 2024 belakangan menuai berbagai sorotan dengan berbagai kejanggalan.
Semisal, kata Ganjar, penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang banyak dipersoalkan karena sering terjadi salah konversi data.
"Terus kemudian kedua bagaiamana cerita yang ada di lapangan, bagaiamana aparatur dan sebagainya," kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Ganjar menyebut berbagai kejanggalan selama pelaksanaan pemilu 2024 bisa dibuktikan terjadi atau tidaknya melalui hak angket di DPR RI.
"Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, lah," ungkap dia. (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan