jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyebut pemerintah tidak konsisten soal prediksi tentang angka kemiskinan bisa meningkat di atas 9 persen pada 2021 akibat pandemi Virus Corona (COVID-19).
Tudingan Adian itu didasari pernyataan pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 tentang kuota elpiji 3 kilogram berjumlah 7 juta metrik ton atau sama dengan 2020.
BACA JUGA: Adian Napitupulu: Menurut Saya Ini Tidak Bagus
"Jika pemerintah konsisten, seharusnya subsidi gas tiga kilogram dinaikkan menjadi 7,8 juta metrik ton, bahkan idealnya 8,2 juta metrik ton," ujar Adian pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, di Jakarta, Rabu (2/9)
Legislator PDI Perjuangan itu juga menyoroti kalkulasi pemerintah terkait jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
BACA JUGA: Mufti Anam: Debat Panas Adian Vs Arya jadi Momentum Perkuat Transparansi BUMN
Sebab, pemerintah menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3,5 juta orang. Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) justru menyebut jumlah pegawai yang terkena PHK sudah mencapai 6,5 juta orang.
"Jadi, saya kira tidak logis subsidi gas elpiji tetap menggunakan perhitungan yang sama sebelum adanya wabah Covid 19 dan resesi ekonomi," katanya.
BACA JUGA: PLN Jawab Adian Napitupulu: Kami Hormati Kontrak, Pak
Mantan pentolan aktivis mahasiswa 1998 itu menegaskan, jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat miskin, bantuan yang dikucurkan tidak cukup hanya subsidi gaji Rp 600 ribu.
Selain itu, Adian juga menganggap bantuan langsung tunai bagi 2,4 juta bagi pelaku UMKM belum cukup untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.
Oleh karena itu Adian meminta pemerintah menaikkan subsidi gas 3 kg menjadi 7,5 juta metrik ton. Sasaran subsidi itu untuk membantu warga miskin yang bertambah 9,8 persen hingga 12 persen.
"Harus diingat, konsumen gas elpiji tiga kilo dominan digunakan masyarakat miskin dan UMKM," katanya.(gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang