jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan pendapat terus terjadi antara anggota DPR Adian Napitupulu dan Kementerian BUMN, khususnya staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Adian melontarkan kritik terkait seleksi atau penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang tak terbuka.
BACA JUGA: Menanggapi Arya Sinulingga, Adian Napitupulu Akui Ada Perubahan Besar di BUMN
Arya pun membalas bahwa Adian tak paham budaya korporasi, karena tak ada perusahaan yang membuka lowongan direksi dan komisaris.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam pun angkat bicara mengenai perseteruan Adian vs Arya tersebut.
BACA JUGA: Emrus: Arya dan Adian Serta Erick Thohir Harus Bertemu Selesaikan Persoalan Titipan Ini
Menurut dia, perdebatab adalah tradisi demokrasi yang baik. ”Bagaimana keduanya berdialektika adalah hal yang bagus untuk publik,” ujar Mufti, Minggu (26/7).
Dengan debat itulah, sambung Mufti, publik disuguhi dua kutub pemikiran.
BACA JUGA: Gerbong Kereta KAI Retak-Retak, Mufti Anam Desak Audit Libatkan BPKP dan BPPT
Penilaiannya pun diserahkan ke publik.
”Sekarang kan gampang saja sebenarnya. Kalau Bung Adian menilai seperti itu, Kementerian BUMN tidak perlu defensif, malah seharusnya dibuka saja bagaimana proses rekrutmen dan seleksi direksi serta komisaris. Justru debat ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat transparansi BUMN, diawali dengan transparansi seleksi direksi dan komisaris,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Mufti mengatakan, sebelumnya, seleksi direksi dan komisaris melibatkan lembaga independen yang ikut menilai soal soft competencies dan hard competencies calon direksi dan komisaris.
Namun, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Kementerian BUMN hanya melakukan seleksi internal.
”Nah internal ini seperti apa, kan publik harus tahu. Tinggal dibuka saja sistem dan mekanismenya, kalau memang ada mekanisme yang benar-benar rigid dalam menyeleksi direksi dan komisaris,” ujar Mufti.
”Ini merupakan bagian dari transparansi. Dan ingat lho, transparansi ini adalah salah satu dari budaya korporasi yang kini jadi perdebatan Adian dan Arya. Transparansi adalah bagian dari good corporate governance,” imbuh Mufti.
Menurut Mufti, justru dengan transparansi itulah, publik serta pelaku pasar akan percaya dengan BUMN.
”Jadi debat ini momentum memperkuat transparansi, kalau memang mau kementerian mau mengambil sisi positifnya,” pungkasnya. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek