jpnn.com - JPNN.com - Proyek infrastruktur Pemprov DKI yang dibiayai dana CSR tak hanya bermasalah soal transparansi dan pertanggungjawaban keuangan saja. Tenyata, banyak dari proyek-proyek itu yang pengerjaannya tidak beres.
Demikian diklaim Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Menurutnya, sejumlah jalan inspeksi yang dibangun dengan dana tersebut tak rampung. Proyek kacau dan berantakan.
BACA JUGA: Sopir Anggota DPRD DKI Batal Digaji Pakai Duit Rakyat
Karenanya, Taufik menuntut dilakukan audit investigasi terhadap proyek-proyek tersebut.
"Selama ini pertanggungjawaban penggunaan dana CSR gelap karena tidak pernah dilaporkan kepada DPRD," kata Taufik saat dihubungi RMOLJakarta, Rabu (28/12).
Pengerjaan proyek tidak beres seperti di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung di Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat serta Jalan Inspeksi di Kali Apuran, Cengkareng. Semuanya dibangun menggunakan dana sosial perusahaan dari PT Agung Podomoro Land.
BACA JUGA: Tak Lama Lagi Dicopot, Ahok Percaya Kemampuan Djarot
Diungkapkan politikus Partai Gerindra itu, sampai sekarang sebagian jalan masih belum dibeton dan berbatu.
Bahkan di Kali Apuran justru hanya dibuatkan turap batu dengan fondasi kayu bambu. Kini turap mulai retak-retak, bahkan batu di bagian fondasi ada yang mulai renggang.
BACA JUGA: Reklamasi Teluk Jakarta Semakin Tak Terbendung
PT APL menggelontorkan dana sebesar Rp 132,2 milliar untuk pembangunan jalan-jalan tersebut. Rp 24,2 milliar diantaranya diperuntukkan untuk pembangunan Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, dan Rp 108 milliar untuk normalisasi dan pembangunan jalan inspeksi di Kali Apuran.
Dana digelontorkan dua kali. Pertama sebesar Rp 62,1 milliar yang diberikan untuk pembuatan turap dan Jalan Inspeksi tahap 1 di Kali Apuran.
Lalu Rp 45,9 milliar diberikan untuk pembangunan jalan inspeksi tahap 2 di Kali Apuran.
Dana yang digelontorkan APL di Kali Apuran itu lebih besar dari anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk normalisasi 3 kali besar di Jakarta Barat.
Kali Grogol sepanjang 2,2 kilometer, Kali Apuran sepanjang 1,3 kilometer (bagian ujung), dan Kali Sekretaris sepanjang 800 meter.
Normalisasi ketiga kali itu dilakukan dengan pemancangan sheet pile (turap beton). Ketiga proyek itu sudah rampung 20 Desember lalu. Hasilnya kokoh dan kuat.
Walau dana CSR untuk pembuatan turap (kali apuran bagian tengah) dan jalan inspeksi yang digelontorkan APL lebih besar, tapi sampai kini proyek itu tak rampung.
Proses pembangunannya proyek Kali Apuran yang diduga bermasalah ini dilakukan mulai dari pertengahan 2015 sampai dengan awal 2016. Mulai dari pembebasan lahan, sampai pembangunan.
Pengerjaan dilakukan dibawah kendali Koordinator Normalisasi Waduk dan Kali DKI Jakarta Heryanto. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cara Ahok Biayai Proyek Infrastruktur DKI Rawan Korupsi
Redaktur & Reporter : Adil