Banggar akan Panggil Menkeu

JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengagendakan untuk sesegera mungkin memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memberikan pejelasan terkait keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada sejumlah daerah penghasil Migas.

Anggota Banggar DPR RI, Trimedia Pandjaitan mengatakan pemanggilan itu untuk memberikan kesempatan kepada Menkeu menjelaskan berbagai masalah terkait keterlambatan pembayaran DBH serta perhitungan lifting Migas dan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU).

"Saya rasa sangat penting sekali untuk segera memanggil Menteri KeuanganKarena dari apa yang kita dengar, baik hari ini ataupun saat turun ke daerah, keterlambatan DBH ini sangat mengganggu pembangunan di daerah," kata Trimedia.

Trimedia menyebutkan jadwal pertemuan Banggar dengan Menkeu harus direalisasikan sebelum pembahasan ABPN-P 2010 dimulai

BACA JUGA: KPK Bidik Pejabat Penerima Fee BPD

Karena tujuh kepala daerah penghasil Migas yang hadir saat rapat Banggar, menyuarakan aspirasi yang sama yakni agar utang DBH ke daerah dimasukkan dalam APBN-P 2010.

Selain Menteri keuangan, Trimedia juga menyebutkan pentingnya menghadirkan Mendagri dan Menkum HAM"Karena ada keterkaitan kebijakan pemerintah daerah dengan kementrian tersebut

BACA JUGA: Menhut Sisir Aset Bermasalah

Selama ini kita sangat prihatin, banyak kepala daerah baik itu Bupati atau Walikota yang harus berurusan dengan hukumPadahal yang salah karena kebijakan dari pusat yang tidak jelas," katanya.(afz/jpnn)

BACA JUGA: Tiga Kabupaten tak Terima DAU

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, SBY Raih Penghargaan