Banggar Minta Pemerintah Adil

Kamis, 04 Februari 2010 – 15:40 WIB
JAKARTA— Setelah menerima tujuh Gubernur daerah penghasil Migas pada rapat dengar pendapat, Kamis (4/2), Badan Anggaran DPR RI akan meminta pemerintah agar bersikap adilKarena ternyata hutang pemerintah kepada pemerintah daerah sangat berdampak luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil Migas.

"Sangat ironis, daerah penghasil Migas tapi masih banyak rakyatnya yang miskin

BACA JUGA: Eksplorasi Pertamina Terbentur Regulasi

Padahal mereka sebenarnya punya anggaran tapi masih belum dilunasi oleh pemerintah pusat
Harusnya pemerintah bersikap adil

BACA JUGA: Daerah Rentan Dicurangi Pusat

Jangan dulu bayar hutang luar negeri sebelum hutang DBH dalam negeri dilunasi," tegas Wakil Ketua Banggar DPR RI, Tamsil Linrung pada JPNN usai RDP.

Tamsil pun memastikan Banggar akan segera mengagendakan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk mengetahui kendala apa sebenarnya yang terjadi hingga DBH daerah penghasil Migas terlambat dicairkan
"Termasuk juga akan kita sampaikan kepada komisi terkait perihal masalah-masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah hari ini agar segera dicarikan solusi," katanya.

Sementara itu, anggota Banggar yang juga politisi PPP, Epiardi Asda mengatakan pemerintah daerah penghasil Migas tetap harus bisa bersabar menunggu pencairan

BACA JUGA: Pertamina Minta Kelola 24 PSO

Selain itu, daerah ini juga diminta untuk tetap memikirkan nasib negara bila terus didesak melunasi hutang bagi daerah-daerah penghasil.

"Tetap harus diperhatikan bahwa negara kita ini terdiri dari banyak daerahDaerah penghasil tetap harus bersabarKita beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan Dirjen perimbangan dan beliau mengatakan, bahwa ada beberapa daerah yang administrasinya tidak lengkapJadi menurut saya, daerah juga harus intropeksi kira-kira apa kekurangan yang sekiranya menyebabkan keterlambatan DBH ini," kata Epiardi.

Namun demikian, Epiardi tetap mendukung penuh langkah-langkah daerah menuntut hak mereka"Kita tetap berharap DBH segera dicairkanNamun tetap memikirkan perkembangan daerah lainnya juga," katanya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rumah Pejabat Pertamina Banyak Dikontrakkan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler