jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah tuduhan program lumbung pangan nasional atau food estate gagal dan merusak lingkungan.
Komandan Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan untuk membuat lumbung pangan nasional di atas lahan mencapai ribuan hektare memang bukan perkara instan dan mudah.
BACA JUGA: Gibran Mengeklaim Food Estate Ada yang Berhasil, Mahfud MD Tersenyum, Lalu Menundukkan Kepala
Dia menjelaskan kebijakan ini membutuhkan proses panjang hingga hasilnya bisa dinikmati oleh banyak pihak.
"Mewujudkan lumbung pangan ini bukan proses yang instan, bukan sehari dua hari, sebulan, setahun, direncanakan lalu membuahkan hasil. Tetapi butuh proses panjang," kata Budisatrio dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (22/1).
BACA JUGA: Paparan di Debat Cawapres, Mahfud Langsung Sebut Food Estate Proyek Gagal
Budi menjelaskan berdasarkan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, program lumbung pangan nasional di wilayah Sumatera Utara dengan fokus tanaman produk holtikultura seperti bawang dan kentang, sudah membuahkan hasil.
Sementara, lahan di kawasan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, juga telah ditanami jagung dan singkong dengan produktivitas lahan yang sangat baik.
BACA JUGA: Awali Debat, Gus Imin Singgung Penguasa 500 Ribu Hektare Tanah Negara & Food Estate Gagal
Dia menyebutkan lahan di Kabupaten Gunung Mas yang sering menjadi sorotan berbagai pihak, per hari ini sudah tertanam dan akan panen 8 hektare jagung dan 5 hektare singkong.
"Dengan produktivitas singkong mencapai 20 ton per hektate dan jagung 6 ton per hektare," kata Budi.
"Proses ini memang memakan waktu, perlu dievaluasi kondisi tanah di Gunug Mas. Setelah dilakukan evaluasi baru ditemukan formula tepat, tanaman apa yang bisa mengisi lahan di Gunung Mas," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Budi juga membantah framing yang menyebut proyek lumbung pangan nasional di Kabupaten Gunung Mas merusak lingkungan.
Dia menjelaskan berdasarkan kondisi di lapangan, lahan yang digunakan untuk food estate adalah lahan bekas area hutan produksi yang tidak produktif.
Budi menyebutkan mayoritas lahannya kering, semak belukar, pohon yang tumbuh berdiameter kecil dan minim vegetasi yang nilai ekonominya rendah.
Dia juga membantah klaim yang menyebutkan area itu memiliki nilai biodiversitas tinggi.
Budi menjelaskan kawasan lumbung pangan yang izinnya diberikan KLHK itu di kelilingi area hutan tanaman industri dan sawit.
"Lebih dari itu, masyarakat Gunung Mas juga menyambut gembira program lumbung pangan nasional. Mereka melihat ini kesempatan di mana lapangan kerja terbuka," pungkas Budi.(mcr8/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ekonom Sebut Food Estate Bukan Solusi untuk Masalah Pangan Indonesia, Harus Dievaluasi
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra