jpnn.com, KUTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyayangkan ada sekitar 75 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan sosial.
Menurutnya, jika sampai ribuan KPM belum menerima bantuan akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi.
BACA JUGA: Usai Didemo Mahasiswa, Bu Risma: Saya Akan Mundur
"Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi Pak. Tapi kalau seperti ini, susah Pak," kata Mensos Risma di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Selasa (19/10).
Pada evaluasi penyaluran bansos di Kuta itu, Mensos Risma membeberkan angka yang mencegangkan dari perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli hingga September se-Provinsi Bali yang mencapai sekitar Rp 450 miliar.
BACA JUGA: Bertandang ke Bangkalan, Mensos Risma Bawa Mandat Penting dari Presiden
"Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," ujarnya.
Risma mengingatkan kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih.
BACA JUGA: Ini Pesan Mensos Risma Usai Resmikan SKA Paramita, Simak!
Dalam kondisi perekonomian yang lesu tersebut, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.
"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober Pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," kata Mensos.
Dia kembali mengingatkan stakeholders dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat.
Mensos meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.
"Jangan samakan dengan kita dan Bapak atau Ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," tegasnya.
Oleh karena itu, Mensos meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan, terutama di beberapa daerah di Bali yang masih sedikit jumlah KPM yang telah melakukan transaksi.
Contohnya di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Nontunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada Juli-September.
Melihat kondisi tersebut, Mensos meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel.
Untuk keperluan tersebut, Mensos meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.
Mensos Risma menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM.
Dia juga menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur.
Mensos minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.
"Saya minta Januari sampai Oktober harus clear. Kalau pakai sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash," tegas Mensos Risma.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain, yakni berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal. (mrk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemensos Salurkan Bantuan Atensi Rp 1,06 Miliar bagi Penerima Manfaat di Bali
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi