MEDAN--Ratusan warga Kota Medan dari berbagai kecamatan mengadu ke Komisi E DPRD SumutMereka mengaku belum pernah merasakan program nasional seperti, beras miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan lainnya
BACA JUGA: Perangkat e-KTP Digondol Maling
Karenanya, mereka meminta Komisi E DPRD Sumut untuk memperjuangkan hak-hak mereka."Dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah merasakan program-progam pemerintah yang katanya untuk rakyat miskin," ujar Amir Hamzah Gultom, kakek renta warga Menteng 7, Gang Murni, ketika memberikan pengakuannya di hadapan Ketua Komisi E DPRD Sumut John Hugo Silalahi di Ruang Rapat Komisi E DPRD Sumut, Selasa (29/11).
Tak jauh berbeda dengan Tiurmina Br Simanjuntak, warga Tangguk Bongkar 7, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2
"Dari dulu sampai sekarang, malah sampai suami saya sakit dan akhirnya meninggal dan hingga saat ini saya sendiri tidak pernah merasakan yang namanya beras miskin, Jamkesmas atau bantuan apa pun dari pemerintah
BACA JUGA: Dikabarkan Gagal Deportasi, Nasib TKW Mengkhawatirkan
Kami minta bapak anggota dewan bisa memperjuangkan hak kami," keluhnya.Sementara perwakilan warga, Lipen Simanjuntak kembali menegaskan, dengan kondisi seperti ini menunjukkan dengan jelas, program-program tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuannya yang mengutamakan kesejahteraan rakyat
"Banyak praktek KKN, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya layak untuk mendapatkan, malah tidak pernah merasakannya
BACA JUGA: Evakuasi Jasad Makan Waktu 17 Jam
Contohnya di Kelurahan Sei Kera Hulu, Medan Perjuangan, hanya satu orang yang mendapat bantuan sebesar Rp550 ribu," ujarnya.Padahal, sesuai hasil Pendataan Program Sosial oleh BPS Kota Medan, jumlah rumah tangga sasaran mencapai 485 KKHal ini menurutnya merupakan faktor ketidakjelasan dalam pendataan maupun verifikasi, dan standardisasi warga miskinIa mengharapkan agar pihak yang berwenang untuk memeriksa dugaan penyelewengan dana PKH iniTidak hanya itu, jika terbukti menyalahi aturan, oknum tersebut harus diadili
"Kami harap Anggota DPRD Sumut bisa membentuk tim pemantau ke daerah-daerah untuk memonitoring penyaluran dana ini," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, John Hugo mengatakan, banyak bantuan dari pemerintah yang saat ini bisa dirasakan warga yang kurang mampu, seperti bantuan kebutuhan hidup di panti sosial, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan alat cacat dan pendidikan gratis.
"Mendengar keluhan ini, kami hanya bisa sebatas menampung aspirasiKita akan memantau rusaknya tatanan birokrasi," ujarnyaTak lama, John Hugo menghubungi Sekda kota Medan Syaiful Bahri untuk mengutus Kadis Sosial Kota Medan, supaya datang dan menjawab keluhan warga iniKarena, berdasarkan pengakuan sejumlah warga, pihak Dinas Sosial Kota Medan tidak menanggapi keluhan mereka, ketika para warga melapor ke dinas tersebut.
Tak berapa lama, pihak Dinas Sosial Kota Medan yang langsung dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Sosial Medan Marah Husin Lubis hadir di ruang Komisi E DPRD SumutPada kesempatan itu, Marah Husin mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuanSemua data diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, kemudian diusulkan ke Kemensos RI.
"Setelah data itu disetujui Kemensos RI, kemudian dikucurkan dananya langsung melalui kantor pos ke penerimaKami tidak ada megang dana juga pendataan bukan dari kamiBagaimana mungkin kami bermain di situ," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, memang bantuan ini sifatnya terbatasTidak semua warga miskin tertampung, dikarenakan kuotanya dibatasi"Nanti saya akan bantu untuk usulkan ke BPS, supaya diusulkan ke KemensosKami hanya bisa memfasilitasi sajaKalau memang ada permainan di BPS, sama-sama kita libas," ujarnya.(ari)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek Kanal Fort Rotterdam Diprotes
Redaktur : Tim Redaksi