JAKARTA - Pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang 124 daerah yang terancam bangkrut karena lebih dari 60 persen anggarannya habis tersedot untuk membiayai gaji pagawai dan tunjangan pejabat tidak membuat Mendagri Gamawan Fauzi bergemingPun ketika beberapa wilayah sudah terindikasi bangkrut.
Saat di temui di Pameran Produk Unggulan dan Investasi Kabupaten Se-Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) kemarin (14/7), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tetap tidak mau mengakui ada kegagalan dalam sistem otonomi daerah (otoda)
BACA JUGA: Gubernur Sumsel dan Dirut PT DGI Masih Aman
"Memang ada kekurangan, tetapi tidak bisa dikatakan gagal," ujarnya.Begitu juga dengan fenomena defisitnya anggaran Pemkab Tasikmalaya tahun ini karena tidak sanggup menutupi pembangunan infrastruktur dan membayar utang
BACA JUGA: Panja Terima 26 Pengaduan Kecurangan Penentuan Kursi
Namun, uang tersebut habis untuk belanja tidak langsung termasuk gaji pegawai Rp 970,388 miliar.Dari angka tersebut, hanya Rp 210,980 miliar yang dipakai untuk membiayai pembangunan
BACA JUGA: Istri Minta Ruhut Dihukum Adat
Alasannya, sistem tersebutb baru berjalan 10 tahun"Pilihan kita untuk otoda sudah tepat," imbuhnya.Namun, dia memastikan jika para kepala daerah untuk tidak menganggap kekurangan-kekurangan pelaksanaan otoda ituApalagi, pusat sudah membuat rencana pembangunan lengkap dengan master plan penguatan ekonominyaDia yakin semuanya bakal membaik kalau setiap daerah mampu menonjolkan potensi-potensi mereka"Karena kita masih perlu waktu," tuturnya.
Disamping itu, akan ada evaluasi-evaluasi menyeluruh terhadap setiap daerahBagi daerah yang baru dimekarkan, evaluasi akan dilakukan setelah tiga tahun berjalanUntuk daerah non pemekaran, akan dilakukan evaluasi setiap saatTermasuk memaksimalkan dewan otonomi daerah supaya mampu memberikan masukan-masukan berarti.
Ditemui terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabutpaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor berharap agar Mendagri benar-benar melakukan evaluasi tersebutSebab, dia sepakat jika ada indikasi bangkrut di beberapa daerahAgar Negara tidak terus merugi, dia berharap agar pemekaran bisa di stop terlebih dahulu.
"Pemerkaran harus dihentikanBanyak daerah pemerkaran yang belum sukses," katanyaTermasuk dengan anggaran daerah yang dia nilai kebablasan karena tersedot banyak untuk belanja pegawaiIsran mengakui, jika masih banyak daerah yang 60 persen anggarannya untuk memenuhi sektor gaji.
Pria yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Timur itu khawatir jika pola tersebut tidak diubah, maka kepentingan rakyat akan dipertaruhkanBagaiamana caranya" Dia juga meminta agar pusat tidak lagi dengan mudah meminta ada perekrutan PNSMenurutnya, alasan penyegaran karena pegawai jenuh bekerja kurang tepat.
Akibatnya, sistem tersebut "memaksa" daerah untuk bangkrut dengan sendirinya, Sebab, sistem tersebut justru membuat pengeluaran daerah menjadi semakin membengkak"Kami berharap agar APKASI bisa dilibatkanKarena pelaksana di daerah adalah kami," jelasnya(dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Bupati Tolak Sekda jadi Pembina Pegawai
Redaktur : Tim Redaksi