jpnn.com, JAKARTA - Ketum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional, Saur Pandjaitan mengungkapkan rekrutmen PPPK tahap 2 mulai makan korban termasuk untuk guru swasta.
Korbannya bukan hanya guru honorer negeri, tetapi juga sekolah swasta.
Dia menyebutkan guru-guru terbaik mereka harus berpindah ke sekolah negeri. Di sisi lain, guru honorer di sekolah negeri tersingkir dari tempat pengabdiannya sehingga kebijakan tersebut merugikan dua pihak.
"Saya mengapresiasi upaya Kemendikbudristek untuk mengangkat kesejahteraan guru honorer negeri maupun swasta lewat rekrutmen PPPK. Namun, ada kelemahannya," kata Ki Saur, sapaan akrab Saur, kepada JPNN.com, Kamis (23/12).
BACA JUGA: Seusai Pengumuman PPPK Guru Tahap 2, Sekolah Swasta Buka Lowongan Besar-besaran, Ada Apa?
Kelemahan yang dimaksud Ki Saur adalah penempatan guru PPPK hanya untuk sekolah negeri. Alhasil sekolah-sekolah negeri kehilangan guru yang sudah dibinanya bertahun-tahun.
Untuk mendapatkan guru bersertifikasi pendidik (berserdik), sekolah swasta intens memberikan pelatihan.
BACA JUGA: Surat Terbaru BKN Soal Penetapan NIP PPPK Guru, Ada 5 Ketentuan Penting yang Perlu Diketahui
Ki Saur tidak memungkiri kualitas guru swasta lebih tinggi karena yayasan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas gurunya.
Namun, upaya tersebut berubah setelah ada rekrutmen PPPK guru.
"Sumbernya ini di UU Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini yang mengharuskan ASN baik PNS maupun PPPK mengabdi di instansi pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan tersebut merugikan sekolah swasta maupun guru honorer negeri. Sekolah swasta harus merekrut dan melatih kembali para gurunya.
Dia menyebutkan sekolah-sekolah swasta sudah mulai mengajukan protes. Ini karena banyak sekolah yang kehilangan gurunya. Bahkan, ada sekolah yang hampir seluruh gurunya lulus PPPK.
"Ini secepatnya harus dicarikan solusi. Sekali lagi jangan biarkan guru negeri dan swasta bermusuhan karena kebijakan PPPK ini," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Natalia
Reporter : Mesya Mohamad