jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo Ajun melakukan protes keras atas kebijakan pemerintah menghapus pegawai non-aparatur sipil negara.
Ajun menilai kebijakan tersebut sangat tidak manusiawi.
BACA JUGA: Tauchid Tegaskan Penghapusan Honorer untuk Membenahi Sistem Kepegawaian
"Kami honorer K2 tenaga kesehatan yang bekerja lebih dari 17 tahun, tidak ada perhatian dari pemerintah," kata Ajun kepada JPNN.com, Minggu (19/6).
Perawat salah rumah sakit ini menyatakan di masa pandemi Covid-19 nakes menjadi garga terdepan dalam perang melawan virus corona. Namun, begitu Covid-19 melandai, honorer nakes dilupakan.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer, Baiq Nelly: Kami Berharap Ada Kebijakan Lebih Humanis
Menurut dia, hal itu dibuktikan dengan rekrutmen PPPK 2021 yang sangat tidak berpihak kepada honorer K2.
Tidak ada aifrmasi bagi nakes seperti yang diterima guru honorer.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer, Pemprov Jabar Mulai Melakukan Pemetaan Pegawai
"Mengapa guru diberi afirmasi kompetensi teknis, kami para nakes enggak diberi?” ujarnya.
Ajun bersama rekan-rekannya mengikuti seleksi PPPK 2021.
Namun, mereka kalah bersaing dengan pelamar fresh graduate.
Menurut Ajun, secara teori memang pihaknya sudah banyak lupa apabila dibandingkan dengan fresh graduate.
Namun, katanya, dari sisi pengalaman, honorer K2 nakes memiliki jam terbang yang tinggi.
"Seharusnya pemerintah mengangkat kami menjadi PNS. Kami sudah menerima solusi PPPK, tetapi tolong berikan kami afirmasi," ucapnya.
Dia mengingatkan pemerintah pusat jangan melupakan jasa honorer nakes.
Pemerintah pusat harus memberikan kemudahan dalam pengangkatan honorer nakes menjadi PPPK.
Ajun menegaskan pemerintah jangan langsung memberlakukan Surat Edaran (SE) Penghapusan Honorer.
"Kalau guru honorer K2 jadi prioritas di PPPK 2022, kami juga minta diberkan kekhususan. Kalau perlu seperti guru yang tidak perlu tes lagi bagi yang sudah ikut tes tahun lalu," pungkas Ajun. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad