JAKARTA -- Pengamat politik lokal Sanggam Hutapea, mengatakan, banyaknya kepala daerah dan mantan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, bakal meningkatkan angka golongan putih (golput). Pasalnya, rakyat sudah bisa menilai bahwa pemilukada langsung bukan jadi jaminan melahirkan pemimpin yang baik.
"Rakyat jadi Golput, dan sudah tidak mau ikut lagi memproduksi para koruptor dengan memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada, " ujar alumni program pascasarjana UGM itu di Jakarta, Kamis (25/11).
Dia mengatakan, banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan saat pencalonanDia memperkirakan, setiap calon bupati/walikot harus memiliki dana minimun Rp5 miliar sampai Rp20 miliar dan untuk gubernur bisa mencapai ratusan miliar.
Oleh para calon, lanjutnya, uang yang dikeluarkan itu dianggap sebagai investasi
BACA JUGA: Politisi PPRN Geruduk Kemenkumham
Tentu, jika sebagai ivestasi, maka harus kembaliBACA JUGA: Tak Laporkan Dana Bantuan, Parpol Harus Disanksi
Tak ada pilihan lain kecuali menggerogoti uang rakyat, lantaran jika hanya mengandalkan gaji, belum cukupDia berharap parpol bisa selektif mengajukan calon
BACA JUGA: Kiemas Bonceng Misi PDIP di MPR
Selain harus dilihat track recordnya, kualitas calon juga mesti diperhatikan. Selama ini, parpol seolah tidak peduliAkibatnya, banyak kepala daerah yang tidak paham administrasi pengelolaan keuangan daerah. Dia juga mendorong adanya perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, terutama gubernur"Karena gubernur merupakan wakil pusat di JakartaIni juga bisa mengurangi tingginya ongkos pilkada yang menjadi pemicu korupsi," ucapnya(sam/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Diingatkan Tidak Tergoda Tawaran Kekuasaan
Redaktur : Tim Redaksi