BACA JUGA: SP PLN: Tuduhan Ahmad Daryoko Tak Berdasar
Hal tersebut seperti dikatakan oleh Menteri Negara PAN & RB, EE Mangindaan, dalam raker dengan Komisi II DPR RI, Senin (26/7)."Banyak permainan di tingkat bawah yang melibatkan bupati, walikota, dan BKD
Akibat permainan itulah, kata Mangindaan, masalah honorer tidak pernah bisa terselesaikan
BACA JUGA: Dugaan Korupsi di Padangsidimpuan Dilapor ke KPK
Sementara masalah lainnya adalah tidak transparannya masalah pendataan honorer"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, karena infonya disembunyikan, jadinya hanya daerah tertentu saja yang memasukkan data
BACA JUGA: Harry Tanoe dan Hartono Diinterogasi Jamwas
Karena itu, sekarang kita ubah mekanismenyaInformasi kita sebarkan merata ke seluruh daerah, dan tidak ada yang ditutupi," tuturnya.Sedangkan untuk mengatasi permainan BKD dan kepala daerah, menurut Mangindaan pula, akan diperketat dalam proses verifikasi dan validasiJika ditemukan permainan, sanksinya pun dipastikan sangat berat.
"Kalau yang lalu-lalu sulit dicari bukti, sekarang bisa kita dapat buktinyaKarena data verifikasi dan validasi akan kita kawalSehingga kalau ada yang main-main, ada hukuman pidana dan administrasinya," tegasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eks Peterpan Bakal Reuni di Ruang Tahanan
Redaktur : Tim Redaksi