jpnn.com, SAMARINDA - Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dampaknya, pembangunan di beberapa sektor menggeliat di wilayah dengan sebutan Bumi Mulawarman itu.
BACA JUGA: Heboh Video Asusila, Pengakuan Pria Sontoloyo Perekam Adegan Terlarang
Selain itu, wisatawan luar daerah yang hendak melihat lokasi IKN Nusantara terus berdatangan.
Tidak hanya wisatawan, pejabat negara juga datang silih berganti.
BACA JUGA: Mama Temukan Video Mesum di HP Putrinya, Ternyata Pemerannya, Ya Ampun
"Semenjak resmi menjadi lokasi IKN, banyak kunjungan. Bahkan tamu Pemprov Kaltim saat ini meningkat tajam dan umumnya ingin berkunjung ke lokasi yang berada di Sepaku," terang Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim M Syafranuddin melalui rilisnya kepada JPNN.com, Selasa (26/4/2022).
Juru bicara Gubernur Kaltim itu mengatakan semenjak terpilihnya Benua Etam sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara berdasarkan UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), beban yang dipikul Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkab PPU, dan Kukar makin bertambah.
BACA JUGA: Kepala BIN Pastikan Masyarakat Tak Terpinggirkan dalam Proses Pembangunan IKN
"Beban itu antara lain melayani sejumlah tamu kunjungan kerja pejabat yang datang ingin melihat lokasi IKN yang masih hutan, kecuali ada lokasi bertuliskan Titik Nol itu," ungkap pria yang beken disapa Ivan tersebut.
Banyaknya tamu pejabat negera, mau tidak mau membuat Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Kukar kini harus pntra-pintar mengatur jadwal karena keterbatasan pejabat yang menerima, termasuk mendampingi selama kunjungan.
"Senin tadi tamu yang datang paling banyak, dari DPR RI saja ada empat komisi yang datang," jelasnya.
Jubir Gubernur Kaltim ini menambahkan, selain menerima tamu, Pemprov Kaltim juga kerap diundang mengikuti rapat dengan sejumlah kementerian di Jakarta yang khusus membahas IKN.
Undangan rapat, tambahnya tidak semata membahas IKN, tetapi ada hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya.
Terkait undangan dari Kementerian, ia tak membantah penjadwalan agenda pejabat yang sudah disusun kerap berubah-rubah.
"Yang membuat pusing itu, undangannya mendadak kemudian peserta harus Swab PCR. Di sisi lain pejabat yang mendapat tugas gubernur sudah teragendakan dengan acara lain," beber Ivan seraya menambahkan acara di Kaltim tak kalah banyak dan penting seperti rapat di DPRD Kaltim. (mcr14/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IKN Nusantara Bakal Jadi New Smart City
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Arditya Abdul Aziz