JAKARTA -- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serius menggodok aturan mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lintas instansi, baik lintas daerah secara horisontal, maupun secara vertikal.
Menpan-RB, EE Mangindaan mengatakan, mutasi pegawai penting agar tidak terbangun karakter primordialisme pada diri PNSMenteri dari Partai Demokrat itu mengatakan, banyak PNS yang sejak dilantik hingga bekerja bertahun-tahun, terus berada di daerahnya alias tidak pernah pindah tugas ke daerah lain.
"Banyak aparatur yang jago kandang, merasa bagus tapi di daerahnya sendiri saja
BACA JUGA: Syaukani Jajaki Cangkok Otak di Singapura
Maka perlu mutasi, secara vertikal maupun horisontal," terang EE Mangindaan saat bicara di acara Rakor Kerjasama Kemendagri dengan Ombudsman Dalam Rangka Pengawasan Pelayanan Publik di Jakarta, Kamis (18/11).Dia mengatakan, jika PNS tidak pernah dimutasi, maka sifat kedaerahan yang sempit mudah terbangun
BACA JUGA: PBNU Desak Pemerintah Perjuangkan Tambahan Kuota Haji
Ini (mutasi, red) untuk NKRI," tegas mantan gubernur Sulut itu.Dalam kesempatan yang sama, Mangindaan mengakui memang program reformasi birokrasi berjalan lambat
BACA JUGA: Majikan Sumiati Harus Dihukum Qishas
"Harus hati-hati, jangan hantam saja tapi hasilnya percuma," tandasnya.Hati-hati yang dimaksudkan adalah, pihaknya sangat memperhitungkan aspek anggaran, karena reformasi birokrasi terkait dengan remunerasiAturannya juga harus dimantapkan terlebih dahuluSecara konsep, katanya, terus digodok sejumlah menteri, termasuk melibatkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof Ryaas Rasyid, dan dikendalikan oleh Wapres BoedionoDigodok juga perlu tidaknya ada daerah yang dijadikan proyek percontohan (pilot project)"Kalau perlu, apakah di daerah kepulauan dulu, atau di daratanKita kaji dulu," terangnya.
Sebelumnya, di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bidang Reformasi Birokrasi, Moh Jasin, mendorong pemerintah untuk cepat menyelesaikan program reformasi birokrasiAlasan Jasin, program ini terkait erat dengan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disesalkan, Wartawan Minta Jatah IPO PT KS
Redaktur : Tim Redaksi