jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta perdagangan, Mufti Anam, khawatir daya saing produk UMKM bakal makin terdesak oleh produk impor murah.
Mufti menyoroti pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut ada sekitar 35-40 persen produk impor tak terdata, sehingga lepas dari monitor sistem perpajakan.
BACA JUGA: Mufti Anam Usul DPR Bikin Panja Menelusuri Investasi BUMN di Sejumlah Perusahaan Startup
"Pemerintah katanya ingin melindungi UMKM, ingin menjaga pasar dalam negeri, tetapi kok sistem monitoring-nya bisa kebobolan dengan produk-produk impor yang tak terdata,” katanya.
Dia mengatakan, maraknya produk impor yang tak terdata membuat daya saing UMKM makin melemah. Produk impor yang dari negaranya sudah murah karena diproduksi dengan skala keekonomian yang baik, bila sampai di Indonesia tidak dikenakan pajak, maka harganya akan tetap jauh lebih murah dibanding produksi UMKM.
BACA JUGA: Meta Pengin UMKM Makin Produktif Lewat Pengoptimalan WhatsApp Business
Mufti menuturkan, sebagian UMKM di tanah air belum mampu menerapkan produksi dengan skala keekonomian yang baik, terutama karena faktor permodalan dan teknologi yang terbatas. Sehingga daya saingnya relatif rendah dibanding produsen sejenis dari luar negeri.
“Artinya industri dalam negeri terutama UMKM akan makin dirugikan dengan celah hadirnya produk-produk impor yang tak terdata dan tak terkena pajak,” kata Mufti.
BACA JUGA: Kemenkeu Satu Dorong Kemajuan UMKM Lewat Bazar dan Pendaftaran Sertifikasi Halal
Dampak lain dari maraknya produk impor yang tak terdata itu adalah merugikan keuangan negara karena potensi pendapatan negara menjadi tidak optimal.
Karena pendapatan negara dari pajak tak optimal, pemerintah pun akan mencari sumber pembiayaan lain, seperti dengan menambah utang.
“Kalau pajak dari produk impor ini berkurang, ya, pasti negara tidak bisa optimal membiayai pembangunan. Dampak lanjutannya, pemerintah harus mencari sumber pembiayaan baru untuk pembangunan, salah satunya, ya, dari utang, atau bahkan mencari sumber pajak baru dari dalam negeri yang akan makin memukul perekonomian masyarakat,” ujar Mufti yang juga mantan ketua umum HIPMI Jatim tersebut. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan