jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi-JK saat ini sedang membenahi sejumlah proyek infrastruktur yang belum diselesaikan di zaman pemerintahan SBY.
Banyak di antaranya adalah proyek pelabuhan. Direktur Center for budget analysis (CBS), Uchok Sky Khadafi mengatakan banyaknya proyek pelabuhan yang mangkrak perlu diaudit terlebih dahulu sebelum dianggarkan.
BACA JUGA: Target Penyelesaian Proyek Jangan Abaikan Keselamatan
"Proyek ini yang bertanggung jawab rezim SBY. Mereka harusnya yang bertanggung jawab, jika kemudian diadakan audit merekalah yang perlu diperiksa," kata Uchok dalam keterangan pers.
Menurut Uchok, proyek infrastruktur karena pemerintah saat ini berbasis investor. Jika kemudian ini tidak menguntungkan bagi investor maka tidak dilanjutkan.
BACA JUGA: Proyek di RSUD Butuh Dana Rp 4,9 Miliar
Dari data yang diperoleh tercatat ada beberapa pelabuhan yang menggunakan dana APBN di era Presiden SBY yang sampai saat ini terbengkalai.
Tercatat ada beberapa pelabuhan warisan Era SBY yang mangkarak, seperti Pelabuhan Dempak yang menggunakan APBN 2013 Rp 57 miliar, sampai saat ini masih mangkrak.
BACA JUGA: Proyek Infrastruktur Runtuh, Bareskrim Bentuk Tim Pengusut
Kemudian, Pelabuhan Moncoh, APBN 2013 total Rp 63 Miliar. Pelabuhan Meranti APBN 2013 total anggaran Rp 50 Miliar
Pelabuhan Teluk Tapang APB 2012 total anggaran Rp 128 miliar. Pelabuhan Tanjung Beringin APBN 2007 total anggaran Rp 16 Miliar.
Pelabuhan Penajem Sangetta APBN 2012 total anggaran Rp 49 miliar.
Pelabuhan Pacitan, APBN 2012 total anggaran Rp 55 Miliar. Pelabuhan Kalanget Sumenep APBN 2013 total anggaran Rp 4 Miliar.
Pelabuhan Batanjung APBN 2012 total anggaran Rp 110 Miliar. Pelabuhan Air Buaya APBN 2012 total anggaran Rp 21 Miliar.
Pelabuhan Sesayap APBN 2012 Rp 16 Miliar. Pelabuhan Serongga APBN 2009 Rp 16 Miliar.
Pelabuhan Marabatuan APBN 2013 Rp 16 Miliar. Pelabuhan Matasiri, APBN 2013 Rp 39 Miliar.
Itulah daftar pelabuhan yang mangkrak warisan pemerintahan SBY. Kementerian Perhubungan sendiri mencatat ada sekitar 20 proyek yang mangkrak di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo.
Menurutnya, pemerintah akan meninjau ulang dan memilah-milah puluhan proyek tersebut untuk keberlanjutannya.
"Jumlahnya ada sekitar 20-an proyek yang mangkrak tersebar di berbagai daerah," kata Agus kepada pers di Jakarta.
Dia mengatakan, proyek pelabuhan yang mangkrak tersebut berasal dari pembangunan 2009 dan tersebar di berbagai provinsi, terutama di wilayah Indonesia timur.
"Kita berjanji akan membenahi proyek yang jika dipelajari ternyata memang menguntungkan akan kita lanjutkan, kalau yang tidak menguntungkan ya kita hentikan," katanya.
Satrio menambahkan proyek pelabuhan laut yang mangkrak ada dua, yaitu pertama proyek yang dibangun tidak selesai dan kedua proyek yang dibangun selesai, tapi tidak dapat digunakan semestinya.
Dia menilai proyek mangkrak terjadi karena tidak ada perencanaan yang baik sejak awal serta tidak ada koordinasi baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, katanya, juga tidak ada studi lapangan yang baik sebelum proyek dibangun sehingga saat proyek selesai, ternyata tidak bisa digunakan karena faktor penunjang tidak tersedia.
Karena itu, solusinya, kata dia, jika proyek pelabuhan laut yang mangkrak itu disebabkan kelengkapan dokumen tidak memadai, maka persyaratan dokumen akan dipenuhi sehingga nantinya bisa dimaksimalkan penggunaannya.
Untuk melanjutkan proyek pelabuhan laut yang mangkrak di daerah, katanya, pihaknya akan melibatkan pemerintah daerah setempat sehingga ada koordinasi pusat dan daerah.
"Selain itu juga kita akan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyek yang mengkrak," kata Satrio.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bikin Curiga, Proyek Infrastruktur Era Jokowi Sering Celaka
Redaktur & Reporter : Natalia