Sistem pelaporan penggunaan biaya dinas anggota DPR dan Senator Australia kini menjadi sorotan, setelah ABC menyiarkan laporan investigatif bahwa politisi di kedua badan legislatif itu mengabaikan permintaan untuk menandatangani formulir laporan selama bertahun-tahun.

Sebenarnya sejak awal tahun 2011, telah ada ketentuan yang meminta anggota DPR (House of Representatives) dan Senator untuk menandatangani formulir laporan penggunaan biaya dinas setiap 6 bulan sekali.

BACA JUGA: AS Resmi Minta Australia Perluas Peran Militernya Melawan ISIS

Namun menurut informasi yang diperoleh ABC melalui UU Kebebasan Informasi, terungkap bahwa seorang Senator bernama Stephen Conroy misalnya, sampai 23 kali menolak menandatangani formulir itu selama 4 tahun.

Namun sumber ABC menyebutkan, Senator Conroy menandatangani formulir tersebut dalam dua pekan terakhir, setelah mendengar adanya permintaan data dari ABC. Kabarnya ia menandatangani formulir penggunaan dana yang berjumlah sekitar 1,8 juta dolar (Rp 18 miliar) biaya dinas sejak Januari 2011.

BACA JUGA: Bincang Merdeka: Obrolan Inspiratif Bagi Mahasiswa Indonesia di Melbourne

Sementara anggota DPR asal Queensland dari jalur independen Bob Katter, kabarnya belum juga menandatangani formulir serupa selama periode yang sama.

"Tidak mungkin bagi dia untuk menandatangani pernyataan yang berisi satu persatu pengeluaran di dua kantornya sementara ia sendiri sangat jarang berada di kantor," demikian disampaikan jurubicara Bob Katter.

BACA JUGA: Layaknya Sahabat, Penyandang Disabilitas Ini Tak Terpisahkan dari Anjingnya

ABC bisa memastikan bahwa lebih dari 100 anggota DPR dan Senator Australia tidak menandatangani formulir laporan biaya dinas paling tidak satu kali, sejak aturan itu berlaku Januari 2011.

Masalahnya, aturan ini tidak mengatur denda bagi politisi yang lalai dalam melaporkan penggunaan biaya dinasnya.

Namun setelah masalah ini menjadi sorotan, sejumlah pihak mulai mendesak perlunya pelaporan ini dibuat wajib sekaligus dengan aturan dendanya bagi mereka yang lalai.

Professor Allan Fels yang pernah terlibat dalam menyusun sistem pelaporan biaya dinas politisi Australia, termasuk yang menghendaki adanya sistem denda.

"Saya kira, jika mereka tidak menandatangani laporan itu dan dikenakan denda 25 persen, maka denda tersebut kira-kira akan sama dengan biaya berlebihan yang mereka pergunakan," katanya.

Senator independen Nick Xenophon juga mendesak perubahan aturan yang akan "mengharuskan anggota parlemen untuk mengembalikan uang yang telah mereka belanjakan kecuali jika mereka menandatangani formulirnya (setiap enam bulan sekali)".

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Layanan Ruang Kelas Bergerak Khusus Bagi Pelajar Buta di Victoria