jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menerima aduan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait sengketa dan konflik pertahanan.
Persoalan yang diadukan kelompok masyarakat yang terdiri dari direksi PT Maskapai Perkebunan Moelia, Saudara Mauderi, Warga Dusun Sekotong, Nainggolan dan partners, seperti sulitnya pengurusan sertifikasi tanah, Hak Guna Usaha (HGU) hingga sertifikat ganda.
BACA JUGA: Junimart Desak Menteri Sofyan Djalil Mundur Jika tak Mampu Selesaikan Masalah Ini
"Mereka menyampaikan tanah-tanahnya diambil orang secara legal. Artinya, mereka sudah punya sertifikat tanah, tetapi muncul sertifikat lain di atas tanah yang sama," Junimart usai audiensi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).
Selain itu, juga muncul sertifikat tanah dengan girik sama, tetapi di tanah yang berbeda.
BACA JUGA: Junimart Girsang Menilai Carut-Marut Pertanahan Bukti Menteri ATR/BPN Gagal
"Ini kan ada yang aneh ini," ungkap politisi PDIP itu.
Junimart menyampaikan masalah pertanahan juga banyak disampaikan saat anggota DPR melakukan kunjungan kerja di daerah.
BACA JUGA: Sofyan Djalil: Kalau Orang Luar Terlibat Mafia Tanah Mudah Diberantas
Untuk itu, dia memastikan Komisi II DPR segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait konflik agraria ini dengan menteri terkait.
"Setelah RDPU ini, kami akan melanjutkan pleno internal, pendalaman dan validasi terhadap data-data yang kami terima hari ini," ujar Junimart.
Dia mendorong seluruh persoalan dapat segera diatasi Kementerian ATR/BPN.
Di lain hal, Junimart menilai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum mampu menjawab permasalahan konflik agraria yang selama ini terjadi.
"Kalau saya lihat dalam praktik pelaksanaan, PTSL ini gagal menurut saya," kata legislator dari Dapil Sumatera Utara III itu.
Junimart mengatakan penilaian itu didasarkan pada fakta di lapangan yang mengungkap ketika seseorang masuk ke dalam program PTSL dan dia terdaftar, yang keluar sertifikat bukan atas namanya.
"Banyak penyimpangan yang bisa kami buktikan, rakyat banyak mengeluh. Ternyata PTSL itu hanya euforia saja, walaupun memang sebagian ada yang mendapat PTSL, tetapi kan program Pak Jokowi tanah untuk rakyat, maka berikan untuk rakyat," bebernya.
Junimart berjanji saat rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil akan mengungkap semua keluhan masyarakat yang berhasil dihimpunnya.
"Kami akan kritisi dan pertanyakan mengenai apa yang menjadi keresahan masyarakat ini," tandasnya. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Komisi II DPR: Program PTSL Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi