jpnn.com - MATARAM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, menilai sosialisasi menjadi TKI secara benar dan prosedural sangat penting.
Langkah sosialisasi ini guna menekan angka tindak perdagangan manusia (human trafficking) dan penyelundupan orang (people smuggling) bermoduskan penempatan TKI ke luar negeri.
BACA JUGA: Hakim Agung Andi Ayyub Disebut dalam Tuntutan Staf MA
Jumhur yakin, jika sosialisasi TKI prosedural gencar dilakukan, maka masyarakat lambat laun memahami manfaat berangkat bekerja ke luar negeri lewat jalur resmi dan sadar bahwa menjadi TKI ilegal berisiko tinggi.
"Kerugiannya tidak hanya ditanggung TKI dan keluarganya, tapi juga menyulitkan pemerintah memberikan perlindungan manakala TKI menemukan masalah kerja di luar negeri," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan Pemberangkatan TKI Ilegal, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (25/11).
BACA JUGA: KPK Diminta tak Berhenti di Budi Mulya
Menurut Jumhur, catatan BNP2TKI memerlihatkan, permasalahan yang dihadapi TKI nonprosedural dari NTB, cukup tinggi. Di antaranya temasuk empat TKI yang tewas ditembak polisi Malaysia beberapa bulan lalu, diketahui juga berasal dari NTB.
"Modus keberangkatan TKI nonprosedural dari NTB awalnya berangkat ke Batam kemudian menyeberang ke Malaysia. Ada pula yang berangkat melalui Makassar kemudian menuju Parepare terus ke Nunukan dan menyeberang ke Tawau, Malaysia," katanya.
BACA JUGA: Sengaja Gambarkan Abbot Bermasturbasi agar Indonesia Lebih Dihormati
Menghadapi kondisi ini, BNP2TKI menurut Jumhur, akan terus berupaya secara maksimal dan optimal mencegah maraknya keberangkatan TKI nonprosedural.
Langkah ini sangat penting karena data memerlihatkan khusus dari NTB, yang terjadi kebanyakan penyelundupan orang. Hal ini diketahui karena korbannya kebanyakan laki-laki yang pergi ke luar negeri dengan cara menyelundupkan diri.
"Untuk mencegah terjadinya human trafficking dan people smuggling di tengah masyarakat, perlu memerbanyak sosialisasi guna menyadarkan masyarakat mengenai tatacara, mekanisme, dan prosedur menjadi TKI yang benar dan berdokumen resmi," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deputi Pengendalian Usaha SKK Migas Ngaku Selesaikan Berkas TPPU
Redaktur : Tim Redaksi