jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan belanja pembangunan dalam bidang perlindungan sosial akan diarahkan untuk mempercepat tiga hal.
Adapun tiga hal itu adalah penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang.
BACA JUGA: Bappenas Sebut Perubahan Iklim Berpotensi Mengguncang Ekonomi
Suharso menyebut setidaknya ada empat hal yang akan dilakukan pemerintah, pertama, yakni melakukan perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Regsosek merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan nya di DPR RI pada 16 Agustus lalu.
BACA JUGA: Bappenas-KSI Meluncurkan Program MP3, Ini Kelebihannya
"Kedua, mendukung penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE)," ungkap Suharso dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa (4/10).
Ketiga, lanjutnya, melakukan penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas.
BACA JUGA: Pemerintah Punya Desain Pemerintahan Ibu Kota Baru, Begini Kata Bappenas
Kemudian, keempat, mendukung pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif terhadap krisis.
"Pada bidang pendidikan, belanja diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca-pandemi," ungkapnya.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyebutkan kinerja Bappenas di bawah Suharso Monoarfa berjalan cukup baik.
Apalagi, kata Jajang, DPR RI telah menyepakati kebijakan belanja kementerian dan lembaga menurut bidang pembangunan.
"Bappenas harus terus memperbaiki sistem pengendalian internal agar program yang direncanakan berjalan dengan baik," ujar Jajang.
Jajang menilai program terkait pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial Bappenas sebagai mayor projects projek utama rencana kerja pemerintah RKP 2023 harus benar-benar jadi prioritas.
Bappenas harus belajar dari permasalahan lainnya misalnya program bansos saat pandemi yang masih terjadi penyelewengan.
Bappenas perlu menggandeng pihak eksternal seperti KPK, kejaksaan, atau kepolisian terkait pencegahan penyelewengan, sehingga program menjadi lebih efektif.
"Diharapkan dengan Bappenas menjalankan program dengan pengendalian internal yang baik, melibatkan banyak stake holder seperti APH dan masyarakat, target pembangunan pada 2023 bisa tercapai khususnya soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan target menuntaskan kemiskinan 2,5 sampai 3 juta," pungkas Jajang. (mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul