jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Viktor S. Sirait meminta publik agar mengawasi secara ketat anggaran kuota internet Rp 9 triliun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menurut Viktor, anggaran ini sangat besar dan sangat dibutuhkan masyarakat sehinggga harus dipastikan sampai ke tujuan yaitu siswa dan guru.
BACA JUGA: HNW: Kemendikbud Subsidi Kuota Internet Rp 9 T, Kemenag Bagaimana?
"Sehingga benar-benar bermanfaat membantu masyarakat di tengah kesulitan saat ini," kata seperti di
“Kami apresiasi Kemendikbud dengan anggaran kuota internet ini yang akan sangat membantu siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dalam pembelajaran daring. Namun harus diawasi ketat, sehingga dana ini benar-benar sampai ke tujuan. Di samping dana ini rawan menyimpang, tidak tepat sasaran, menguntungkan segelintir orang, kami perlu juga mengingatkan bahwa kebijakan Menteri Nadiem sebelumnya dalam mengelola anggaran Kemendikbud mengundang banyak perdebatan karena disinyalir menyalahi aturan," katanya.
BACA JUGA: Subsidi Kuota Internet dari Kemendikbud Rp 9 Triliun, HNW: Kemenag Berapa?
Ia mengambil contoh, Mendikbud Nadiem Makarim pernah menjadi sorotan usai Gojek dengan dompet digitalnya, GoPay, menjadi salah satu alternatif saluran pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Nadiem diketahui merupakan pendiri dan mantan CEO Gojek.
Selain itu, kata Viktor, Nadiem juga menjadi sorotan lantaran polemik pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP). Tiga organisasi besar, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), memutuskan keluar dari POP. Salah satu yang menjadi alasan ketiganya memutuskan keluar dari POP adalah proses seleksi yang tidak transparan.
BACA JUGA: Dibayar Rp10 Ribu Buat Beli Kuota Internet, Remaja Ini Rela Berbuat Dosa
Ditambah lagi, adanya Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tercatat masuk daftar organisasi POP.
Menurutnya, pertaruhan Nadiem sebenarnya bukan dalam memperjuangkan sehingga dana atau anggaran itu ada, namun lebih kepada bagaimana dana bantuan ini benar-benar bisa bermanfaat sampai ke tujuan dan tidak melanggar ketentuan yang ada.
“Jadi jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang nantinya dalam penyaluran anggaran Rp 9 triliun ini. Kita semua harus ikut mengawasi,” ujarnya.
Ia menambahkan hal lain yang perlu disampaikan adalah persoalan pembelajaran daring ini sebenarnya bukan hanya soal pulsa.
"Kami melihat program bantuan ini hanya membantu persoalan masyarakat perkotaan.Masih ada hal yang perlu dipikirkan, misalnya apa Pak Menteri sudah memastikan semua guru sudah siap dengan pembelajaran daring, apa semua handphone guru dan siswa di pelosok sudah kompatible dengan pembelajaran daring ini?" ujarnya.(jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich