jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung Gubernur Anies Baswedan melanjutkan program rumah DP Nol Rupiah. Politikus PKS itu tak peduli adanya dugaan korupsi oleh PD Sarana Jaya selaku BUMD DKI pengelola program strategis tersebut.
"Terkena dampak (kasus korupsi) sudah pasti, tetapi untuk dihentikan saya kira tidak, karena ini salah satu program strategis yang ditunggu oleh warga Jakarta. Jangan sampai karena ada kasus warga yang dikorbankan," kata Abdul Aziz saat dihubungi, Selasa (10/3).
BACA JUGA: Kasus Dugaan Korupsi PD Sarana Jaya Terkait Program DP Nol Persen?
Untuk mendalami dugaan korupsi pembelian lahan tersebut, lanjut Abdul, DPRD akan segera memanggil Sarana Jaya.
"Ya mungkin pekan depan (dipanggil) tapi agendanya bukan hanya itu ada beberapa agenda lain," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
BACA JUGA: Bareskrim Endus Dugaan Korupsi Program Rumah DP Nol Persen di BUMD DKI
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya.
Penyidik Bareskrim telah mengirimkan surat panggilan kepada pihak-pihak PD Sarana Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.
BACA JUGA: Rusun DP Nol Rupiah di Sebelah Pemakaman, Anak Buah Anies: Kuburannya Bagus-Bagus
Dalam surat itu, terdapat keterangan pemanggilan beberapa pihak PD Sarana Jaya dilakukan terkait pembelian aset termasuk tanah selama 2018- 2020. (ant/dil/jpnn)
Simak! Manuver Kebijakan Ekonomi Jokowi Akibat Corona
Redaktur & Reporter : Adil