jpnn.com, JAKARTA - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI hari Senin, 14 Februari 2022, anggota DPR RI kembali melakukan aksi pengusiran dari ruang rapat kepada peserta rapat yang diundangnya.
Pada hari itu Komisi VII DPR RI mengusir Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim dalam RDP DPR RI Komisi VII.
BACA JUGA: Pemerintah Pengin Beli Pesawat Tempur Pakai Skema Utang, DPR Bilang Begini
Sekretaris Jenderal Barikade 98 Arif Rahman menilai apa yang dilakukan oleh Pimpinan Rapat RDP DPR RI Komisi VII Bambang Haryadi sangat tidak mencerminkan sikap anggota DPR RI yang terhormat.
"Rapat baru saja dimulai, semua peserta sudah menjelaskan materi dan ketika akan memulai diskusi, pihak Krakatau Steel disebut "Maling Teriak Maling", apakah tuduhan itu pantas dilontarkan tanpa dasar yang jelas?" ujar Arif.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU TPKS di Masa Reses
Masyarakat tentunya menyaksikan peristiwa RDP DPR RI.
"Publik akan menilai bahwa ternyata sikap anggota DPR RI arogan, tidak memiliki etika, dan bahkan dengan mudah mengatai perusahaan BUMN yang notabene seharusnya kita dukung kinerjanya, bukan malah dijatuhkan di rapat terbuka semacam itu," tambah Arif.
BACA JUGA: Setelah Kunjungi Desa Wadas, Komisi III DPR Peringatkan Polda Jateng
Krakatau Steel sudah melakukan banyak pencapaian, dari rugi 8 tahun hingga akhirnya mampu membukukan laba 2 tahun berturut-turut di tahun 2020 dan 2021.
Belum lagi prestasi penjualan ekspor yang baru-baru ini dilakukan.
"Seharusnya kita bangga dan memberikan apresiasi kepada manajemen Krakatau Steel yang sudah bersusah payah membereskan permasalahan Krakatau Steel. Apakah seorang Bambang Haryadi mampu melakukan itu? Saya rasa tidak," lanjut Arif.
Pengusiran sepihak yang dilakukan oleh DPR RI yang berulang kali dilakukan ke berbagai pejabat negara dan petinggi perusahaan BUMN seharusnya tidak boleh terjadi lagi di RDP lainnya.
"Mereka yang mengundang, kemudian mereka yang mengusir, ini benar-benar tidak mencerminkan budaya Indonesia yang melayani tamu dengan ramah. Di mana letak moral mereka," ujar Arif.
Masyarakat berharap ada perbaikan moral dari oknum anggota DPR RI yang kerap menimbulkan permasalahan serupa seperti ini.
Evaluasi terhadap sikap anggota DPR RI perlu dilakukan agar ke depan DPR RI dapat menjadi wadah yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat, yang memperjuangkan aspirasi rakyat, yang mendukung kemajuan perusahaan milik negara, dan bukan yang menjatuhkan seperti yang dilakukan oleh Bambang Haryadi. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil