jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeberkan jumlah honorer K2 yang sudah dimasukkan dalam pendataan non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Tercatat hingga 20 September pukul 15.00 WIB, sebanyak 81.128 honorer K2 yang masuk pendataan.
BACA JUGA: Forum Satpol PP Pastikan Kawal Pembentukan Pansus Honorer, Jangan KendurÂ
Jumlah tersebut menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana, tersebar pada 7 jabatan yang mana terbanyak adalah guru sebanyak 14.916. Disusul satpol PP 1.267, petugas damkar 500.
Selanjutnya, pranata komputer sebanyak 146, laboran 108, dosen 10, dan dokter 6. Sisanya adalah teknis lainnya.
BACA JUGA: BKN: Honorer K2 Masuk Pendataan Non-ASN Minim Banget, Non-K2 Membeludak, Aneh Berlapis-lapis
"Jika dibandingkan tanggal 19 September, maka data 20 September ada kenaikan sebanyak 6.296. Data ini akan berproses terus sampai finalisasi 31 Oktober," kata Bima di Jakarta, Jumat (23/9).
Bima mengungkapkan kemungkinan penyebab hingga jumlah honorer K2 yang masuk pendataan non-ASN minim. Mulai dari mereka tidak bekerja lagi, meninggal, pindah instansi, atau ada hal lain sehingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum memasukkan datanya.
BACA JUGA: Didesak DPR Tuntaskan Honorer K2, Ini Jawaban MenPAN-RB Azwar Anas
Dia mengimbau kepada admin dan operator instansi untuk melaporkan pada aplikasi yang sudah dibuat BKN.
Di dalam pendataan non-ASN, BKN membuat sistem yang mana ada tombol Lapor untuk honorer K2 yang sudah tidak aktif lagi bekerja atau meninggal.
Lebih lanjut Bima membeberkan sisa honorer K2 sebanyak 378.880 itu sebagian besar adalah tenaga teknis 275.369. Disusul guru dan dosen sebanyak 96.415, tenaga kesehatan 4.766, dan penyuluh 2.330.
Bima mengaku menerima banyak aduan dari honorer. Mereka rata-rata honorer dengan masa pengabdian panjang.
Ketika pendataan, mereka tidak dimasukkan ke dalam sistem pendataan non-ASN.
"Mereka bilang Pak itu enggak tahu orang-orang dari mana, tiba-tiba masuk pendataan, sedangkan mereka yang sudah mengabdi lebih dari 4-5 tahun malah tidak didata," ungkapnya.
Tidak heran kata Bima, jumlah honorer membeludak ke angka 1,1 juta. Dan, diperkirakan akan bertambah terus.
Oleh karenanya, BKN meminta dukungan pemerintah daerah untuk melaporkan data-data yang valid agar keputusan akhir pemerintah mengenai arah kebijakan untuk honorer bisa tepat.
"Ayolah, mari melakukan pendataan honorer dengan benar. Berikan kami data valid yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)," pungkas Bima Haria Wibisana. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad