jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pihaknya bakal mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU P3 yang baru disahkan oleh DPR dan pemerintah saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/5).
"Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 31 Mei 2022 tentang revisi UU PPP tersebut," kata Said Iqbal dalam keterangan persnya, Selasa (24/5).
BACA JUGA: DPR Sahkan Revisi UU PPP, Partai Buruh Bereaksi Keras, Pakai Diksi Akal-akalan
Selain itu, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu, Partai Buruh juga bakal menggelar aksi pada 8 Juni 2022 menolak pengesahan revisi UU PPP di depan Gedung DPR, Jakarta.
"Secara bersamaan aksi dilakukan serempak di puluhan kota industri lainnya yang dipusatkan di kantor gubernur," beber Said Iqbal.
BACA JUGA: MRP Dianggap Tidak Mempunyai Legal Standing di MK, Filep Bereaksi, Tegas
Dia beralasan UU P3 disahkan dengan cepat atau bersifat kejar tayang sehingga pihaknya mengajukan uji materi.
Dia mencatat hanya 10 hari revisi UU P3 dibahas di Baleg DPR RI. Akibatnya, aturan itu digarap dengan minim mendengarkan suara publik.
BACA JUGA: May Day Fiesta, Said Iqbal: ATM Saldo Rp 500 Ribu per Buruh
"Kalaulah revisinya dikebut bersifat kejar tayang, bisa disimpulkan jika isi revisi sangat bermuatan kepentingan sesaat. Tidak melibatkan publik yang meluas dan syarat kepentingan dari kelompok tertentu," ujar Said Iqbal.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah mengesahkan revisi UU P3 dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang V Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Ketua DPR Puan Maharani menjadi sosok yang mengetuk palu tanda disahkannya revisi UU P3.
Hampir seluruh fraksi di DPR sepakat terhadap pengesahan revisi UU P3. Satu partai yaitu PKS yang belum bisa menerima pengesahan aturan tersebut. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo Buruh di Depan DPR, Ribuan Massa Penuhi Jalan
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan