jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyatakan, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipilih sebagai ibu kota negara (IKN) baru diharapkan menjadi ikon persatuan nasional yang strategis dari aspek pertahanan dan keamanan, politik, serta ekonomi.
‘’Posisi ibu kota negara yang sangat sentral ini memungkinkan semua media komunikasi dapat mengendalikan alutsista di darat, laut dan udara dengan mudah,'' ucap Basarah.
BACA JUGA: MPR dan BPIP Sosialisasikan Empat Pilar lewat Lagu hingga Novel
Hal itu dikatakan Basarah di sela-sela kunjungannya ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (27/1).
Dia mengunjungi IKN bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo serta lima wakil ketua MPR RI lain.
BACA JUGA: Ahmad Basarah: Jika Kasus Omicron Meningkat, PTM Harus Dievaluasi
Menurut Basarah, Pulau Kalimantan sebenarnya sudah lama dilirik untuk menjadi lokasi ibu kota Indonesia.
Bung Karno sempat menggagas pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya saat meresmikan kota itu sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957.
BACA JUGA: Ketua MPR Dukung Pembangunan Sirkuit Balap Internasional di Yogyakarta
‘’Bahkan, Presiden Pertama Soekarno sempat dua kali mengunjungi langsung potensi kota Palangka Raya untuk menjadi ibu kota negara. Bung Karno menilai posisi Palangka Raya unik karena berada tepat di tengah-tengah Indonesia,'' ucap ketua Fraksi PDIP itu.
Namun, rencana itu gagal karena kesulitan penyediaan barang bangunan di samping banyak desakan beberapa duta besar yang menginginkan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara.
Usai mengunjungi lokasi ibu kota baru, Basarah semakin optimistis IKN menjadi center of gravity Indonesia berdasarkan lima pertimbangan.
Pertama, risiko bencana alam di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Karta Negara yang menjadi IKN itu sangat minim.
Kedua, lokasinya di tengah-tengah wilayah Indonesia. Ketiga, lokasi kedua kabupaten berdampingan dengan dua kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda.
Keempat, lahan yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektare atau hampir tiga kali lipat lahan yang dikuasai pemerintah di DKI Jakarta. Kelima, Kaltim memiliki infrastruktur yang cukup lengkap.
‘’Saya ingatkan agar semua pihak memperhatikan local wisdom saat melaksanakan gagasan besar ini. Jangan sampai rencana pemindahan IKN hanya akan menimbulkan gejolak sosial, baik akibat kecemburuan sosial-ekonomi atau perampasan hak kepemilikan tanah masyarakat,’’ ucap Basarah.
Dia mengajak semua elemen bangsa mendukung gagasan pemindahan IKN demi kebaikan rakyat Indonesia.
Gagasan memindahkan ibu kota dari Jakarta bukan hal baru. Presiden Kedua Soeharto pernah berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat.
Pemerintah Hindia Belanda juga pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Bandung pada 1906.
‘’Belanda sejak awal melihat Jakarta tidak tepat menjadi ibu kota karena secara geografis berada di daerah pantai yang rendah dan akrab dengan berbagai penyakit menular seperti malaria dan diare,’’ kata Basarah.
Selain Basarah, Wakil Ketua MPR lain yang ikut mendampingi Bambang Soesatyo adalah Ahmad Muzani (Gerindra), Lestari Moerdijat (Nasdem), Jazilul Fawaid (PKB), Arsul Sani (PPP), dan Fadel Muhammad (Partai Golkar).
Di lokasi IKN, mereka didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi