jpnn.com, BATAM - Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengatakan BP Batam adalah aparat pemerintah pusat dan siap melaksanakan apapun keputusan yang ditetapkan DK terkait status Batam.
"Jadi kalau DK tentukan A, B, C, dan D ya kita laksanakan. Untuk masukan hari ini, kami hanya bisa berikan data dan pertimbangan. Selebihnya itu hak atasan saya," tegas Hatanto seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
BACA JUGA: Status Batam Mau Diubah, 2 PMA asal Jerman Ini Tetap Tertarik Berinvestasi
KEK kata Hatanto masih dipelajari bagaimana bentuknya dan zonasinya. Masih melihat bagaimana cara atur KEK itu, apakah industri atau wilayah tertentu.
"Studi sekali saja tak cukup," tutur pria nomor satu BP Batam ini.
BACA JUGA: KEK Pilihan Utama Masa Depan Batam
Meskipun BP Batam pasti akan mengikuti keputusan dari pemerintah pusat, secara tidak langsung Hatanto mengungkapkan Batam memang harus berubah jika mau lebih maju dari yang ada saat ini.
"Sebelumnya kami sudah menjelaskan, silakan pilih, Batam ini maunya apa, maunya ke mana," cetusnya.
BACA JUGA: Terpenting Bagi Investor Fasilitas dan Insentif, Bukan Statusnya
Apakah mau menjadi seperti kota-kota di Jawa yang padat pemukimannya, di mana masyarakatnya pergi ke Jakarta dan Surabaya untuk mencari kerja atau menjadi kota berbasis industri yang menyediakan pekerjaan.
Hatanto menilai industri memang harus dipikirkan karena 55,6 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam dari industri pengolahan.
"Pengolahan hengkang karena resah, banyak moral hazard, banyak OTT," jelasnya lagi.
Disamping itu, untuk mendukung industri, fasilitas untuk ekspor harus ditingkatkan begitu juga penerapan tarif pelabuhan yang kompetitif. Kemudian dilanjutkan dengan membangun pelabuhan yang representatif.
"Pelabuhan begitu kecil tidak terpelihara. Beli bahan mentah di Batam, tak bisa langsung ke sini. Ada ribuan kontainer tak bisa masuk Batam, karena pelabuhannya 'ketek'," ungkapnya.
Ribuan kontainer yang ingin masuk ke Batam terpaksa harus menepi dulu ke Singapura supaya bisa dimuati ke kapal-kapal yang lebih kecil. Untuk melakukan ekspor pun sulit, karena pelabuhan yang kecil.
"Makanya pelabuhan itu penting. Jika ke Singapura lagi, biayanya akan tinggi," katanya.
Dan untuk mendukung kebutuhan industri, maka sumber daya manusia (SDM) berkualitas harus dimaksimalkan karena industri berteknologi tinggi membutuhkan SDM dengan persyaratan yang ditentukan sesuai kebutuhan mereka.
"Kita mau mendorong industri masa depan, bukan industri lima tahun ke depan hengkang. Sanyo itu hengkang karena teknologinya kalah saing," jelasnya.
Dan terakhir adalah masalah ketersediaan lahan. "Yang terakhir tentu saja ketersediaan lahan. Jika pelabuhan sudah efisien, kalau lahan tak ada mau ngapain," katanya.(leo/cr13)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Caterpillar dan Schneider Perluas Usaha di Batam
Redaktur & Reporter : Budi