jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal Pemerintahan Umum (Dirjen PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Agung Mulyana, membantah terdapat tiga desa di Kalimantan Utara (Kaltara), yang diklaim pemerintah Kerajaan Malaysia merupakan bagian dari wilayahnya.
Ketiga daerah tersebut terdapat di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Lumbis Ogong. Masing-masing Desa Simantipal, Desa Sinapad, dan Desa Sinokod.
BACA JUGA: Tessy Minta Rehabilitasi, Bareskrim Surati BNN
“Itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa wilayah Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam kawasan yang ada batas negara di dalamnya. Namun batas itu belum ditegaskan dan ditetapkan dengan pasti secara bersama-sama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia,” kata Agung saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (13/11).
Menurut Agung, batas negara ditetapkan dan dipastikan secara bersama oleh dua pemerintah negara yang saling bertetangga. Dalam konteks ini, batas negara di kawasan Desa Sinapad dan Desa Simantipal memang belum dipastikan dan ditegaskan. Karena tim dari pihak negara tetangga masih menangani dan memastikan batas negara yang ada di kawasan lain, di wilayah Borneo/Kalimantan. Sementara tim dari pihak Indonesia tidak mungkin melakukan pengukuran dan pemetaan secara sepihak.
BACA JUGA: Pemda Boleh Bikin Larangan PNS Balik ke Daerah Asal
“Untuk mengukur dan memetakan suatu segmen batas, dibuat perundingan oleh dua negara, dibahas segmen mana yang akan diukur bersama, besarnya tim, kapan waktunya dan lain-lain aspek. Jika sudah dicapai kesepakatan, barulah tim terpadu kedua negara mulai bekerja sesuai jadwal yang disepakati,” katanya.
Agung juga menambahkan, substansi terkait pengukuran, pemetaan dan penetapan batas, serta beberapa substansi teknis lainnya, dibahas dalam suatu forum pertemuan yang diberi nama Forum JIM (Joint Indonesia-Malaysia) yang diketuai bersama oleh Sekjen Kemendagri dan Timbalan Setiausaha dari Kementerian di pihak Malaysia.
BACA JUGA: Forum Rektor Makassar Laporkan Aksi Mahasiswa ke JK
“Tahun 2014 ini Forum Sidang JIM akan diadakan di Johor pada tanggal 27 November 2014 yang akan datang. Saat ini saya berada di Kota Kinabalu bertindak selaku Ketua Delegasi RI untuk menghadiri Persidangan ke 32 Forum Sosek Malindo yang diadakan tanggal 12 sampai 14 November 2014,” ujarnya.
Menurut Agung, forum Sosek Malindo merupakan forum pertemuan yang membahas kerjasama pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Forum tahun 2014 ini diadakan untuk membahas rencana kegiatan kerjasama tahun 2015 mendatang.
“Forum persidangan ke 32 ini baru saja ditutup dengan banyak kesepakatan baru. Di antaranya yang terkait dengan Kecamatan Lumbis Ogong adalah bahwa pihak Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mempersiapkan pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu di sisi Malaysia akan diletakkan di Bantul, Penggalungan-Sabah,” katanya.
Sementara di sisi Indonesia akan diletakkan di Labang, Lumbis Ogong-Kalimantan Utara. Untuk itu, kedua belah pihak sepakat masing-masing pihak segera membuat kajian dan rencana teknis guna dibawa dalam Rapat Tim Teknis Dua Negara yang akan diadakan pertengahan tahun 2015.
“Saat ini, masih banyak desa di perbatasan negara khususnya yang berada di Kecamatan Lumbis Ogong yang memang sulit aksesibitasnya ke ibukota kecamatan atau ibukota Kabupaten. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa di kawasan perbatasan negara masih tergolong rendah,” katanya.
Namun demikian, kata Agung, pemerintah antara lain melalui kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan pembangunan infrastruktur, mencoba sedikit demi sedikit meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah keterisolasian desa-desa di kawasan perbatasan negara.
“Dengan akan diterapkannya program dana desa tahun 2015, diharapkan pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan akan dapat berjalan lebih cepat dan kesejahteraan rakyat akan meningkat lebih pesat,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembubaran DPR Tandingan Ditunda
Redaktur : Tim Redaksi