Batasi Parpol Dianggap Kekerasan Politik

JAKARTA - Wacana penyederhanaan parpol menjadi 5 terus mendapat kritikanBukan hanya partai pemenang pemilu yakni Demokrat, partai-partai menengah pun, seperti PPP dan PKB,  ikut angkat bicara menolak hal tersebut

BACA JUGA: Taufik Disebut Telah Direstui SBY

Wacana itu dianggap sebagai kekerasan dalam berpolitik“Jika di dalam rumah tangga ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), di dunia politik wacana itu disebut kekerasan berpolitik,” kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada INDOPOS (grup JPNN), kemarin (9/8).

Menurutnya, akibat hanya dibatasi jumlah parpol, maka aspirasi masyarakat sengaja disumbat

BACA JUGA: DPD Minta Presiden Soroti Kekerasan Ormas

Dia mengatakan aspirasi masyarakat itu tidak hanya diwakili 5 parpol terbesar di parlemenTetapi, banyak masyarakat ekslusif yang aspirasinya juga diwakili oleh parpol-parpol kecil

BACA JUGA: Taufik Effendi Kantongi Restu SBY

“Ini bukan bicara bahwa PPP takut tidak lolos dalam 5 besarKonstituen partai kami adalah pemilih setiaYang kami pastikan banyak berasal dari kalangan agamisNah, mereka enggan untuk ikut serta di dalam perpolitikan negeri ini jika partainya tidak berasas Islam,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX ini, semua komponen bangsa harus waspada dengan gagasan-gagasan yang ingin mengembalikan perpolitikan nasional seperti pada zaman Orde BaruSebab, jika masyarakat teledor dengan gagasan tersebut, bukan tak mungkin demokrasi akan kembali terpuruk.  “Bangsa ini harus tetap dijaga agar tak kembali mengulang praktik buruk masa laluYaitu berseminya oligarki dan kartelisasi penguasa-pengusaha akibat terlalu minimnya parpol,” tandasnya.

Irgan menegaskan PPP tidak hanya menolak pembatasan parpol, tetapi juga menolak kenaikan ambang batas di parlemen atau parliementary threshold (PT) menjadi 5 persen“Kenaikan PT 5 persen aja kita tolak habis-habisan, apalagi jumlah parpolPenyederhanaan jumlah parpol di parlemen yang terlalu ekstrem justru akan mematikan proses demokratisasi,” cetusnya.

Ha l senada dijelaskan Wakil Sekjen DPP PKB Hanif DhakiriIa menilai gagasan Akbar Tandjung itu menafikan unsur representasi yang sangat beragam“Jumlah parpol kalau hanya 5, sama sekali tidak akan mewakili rakyat Indonesia yang begitu beragam5 parpol itu terlalu kecil dan hanya akan mengokohkan oligarki politik,” ujarnya.

Menurut Sekretaris F-PKB DPR ini, 9 parpol yang sekarang eksis di DPR saja masih dikritik masyarakat karena dinilai tidak cukup mewakiliMakna penyederhanaan parpol, jangan diarahkan untuk membunuh hak berdemokrasi bagi setiap warga yang telah dijamin UUD“Selain akan menyuburkan oligarkhi politik, penyederhanaan menjadi 5 parpol saja itu dipastikan membunuh hak-hak politik rakyat yang dijamin konstitusi,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon juga berujar bahwa pembatasan jumlah parpol hanya menimbulkan oligarki politikDia menilai   9 parpol di parlemen saat ini sudah ideal dan dapat dikatakan sederhanaSebab, peserta pemilu lalu mencapai 38 parpolFadli mempertanyakan apakah jumlah parpol yang sedikit akan menjamin efektifitas kinerja pemerintahan? “Misalkan dalam pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan jika parpolnya hanya lima,” ujarnya.

Dia juga menolak adanya wacana kenaikan PT menjadi 5 persenMenurutnya, peningkatan PT juga tidak jamin mampu mengefektifkan kinerja parpol dalam mendorong pemerintah mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat“Kenaikan PT hanya untuk kepentingan jangka pendek,” kata Fadli di Jakarta, kemarin.

Adapun kepentingan jangka pendek itu adalah menguasai kursi pada Pemilu 2014 untuk mendominasi kekuasaanFadli lebih setuju PT untuk Pemilu 2014 tetap 2,5persenDengan begitu DPR tidak perlu merevisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang PemiluKenapa sih harus direvisi setiap lima tahun,” ucapnya dengan nada bertanya(dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sidang Gugatan Pilkada, Bawa Bukti Konsumsi Narkoba