DPD Minta Presiden Soroti Kekerasan Ormas

JAKARTA - Kekerasan yang dilakukan ormas dengan dalih agama telah menjadi keprihatinan bersamaAnggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus memasukkan masalah tersebut dalam pidato kenegaraan di depan parlemen pada 16 Agustus nanti. 

"Kami dari DPD meminta presiden menyoroti budaya kekerasan ormas dalam pidato kenegaraan menjelang kemerdekaan," pinta I Wayan Sudirta di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta, kemarin (9/8)

BACA JUGA: Taufik Effendi Kantongi Restu SBY

Menurut senator asal Provinsi Bali itu, ada indikasi bahwa premanisme yang dilakukan ormas tersebut dipelihara oleh kepentingan politik tertentu.

Dia menunjuk secara terbuka, salah satu ormas yang kerap melakukan itu adalah Front Pembela IslamSejumlah kasus yang melibatkan ormas tersebut terus merebak di berbagai daerah belakangan ini.

"Bahaya ini! Mau jadi apa negara ini nanti" tuturnya

BACA JUGA: Sidang Gugatan Pilkada, Bawa Bukti Konsumsi Narkoba

Dia menyatakan, yang perlu dilakukan sekarang adalah memecah dan melawan budaya politik preman ituNamun, lanjutnya, tidak boleh upaya melawan juga ditempuh dengan cara preman.

Karena itu, dia menegaskan, pemerintah harus mengambil peran

BACA JUGA: Tolak Rumah Aspirasi, Golkar Siapkan Posko Aspirasi

Sebagai pemilik kekuatan legal formal, pemerintah harus berada di depan dalam gerakan memecah dan melawan budaya politik preman tersebut"Pidato SBY menjadi penting untuk mengingatkan polisi yang masih terkesan mengabaikan premanisme ormas selama ini," terangnya

Di tempat yang sama, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla setuju pembubaran ormas pelaku tindak kekerasan semacam FPIDia juga melihat, dalam beberapa kasus, polisi memang kelihatan seperti takut menindak ormas tersebut"Jadi, bukan hanya mencegah, yang lebih penting lagi bagaimana mempersoalkan ormas itu," tandasnya

Menurut Ulil, organisasi tersebut telah mengancam dasar negara di IndonesiaYaitu, negara yang harus melindungi kebebasan dan keyakinan beragama sesuai dengan amanat konstitusi"Karena itu, saya berharap pemerintah dan Presiden SBY memberikan pernyataan tegas soal iniPemerintah akan dapat popularitas jika dapat menyelesaikannya," tandas politikus muda NU tersebut(dyn/c3/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Yenny Mulai Rancang Partai Baru