jpnn.com - JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, harus mendapat pengawasan serius. Itu karena terdapat upaya borong partai atau politik kartel oleh salah satu pasangan calon.
"Proses Pilkada Jatim dikuasai oleh kartel yang membatasi monopoli pasar. Khofifah dizolimi dengan tidak diloloskan. Electoral crime kejahatan pemilu terjadi dengan mengorbankan Khofifah," kata pengamat politik Boni Hargens dalam sebuah diskusi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2013).
BACA JUGA: e-KTP Tak Kunjung Diterima, Warga Mengaku Kecewa
Dia juga mengapresiasikan perjuangan Khofifah dalam menuntut haknya di Pilkada Jawa Timur. Kepada Bawaslu, Boni meminta ada perlakuan khusus. Bila perlu dilakukan penyadapan.
"Harusnya Bawaslu mengawasi secara serius kalau perlu disadap. Karena kejahatan politik uang dan korupsi politik itu hanya bisa diungkap dengan proses investigasi. Salah satunya lewat penyadapaan," tegasnya.
BACA JUGA: Kemendagri Sayangkan Wagub Diperlakukan tak Layak
Direktur Sosial Politik The Jakarta Institute, La Ode Ahmadi menambahkan, ada beberapa poin penting yang perlu untuk dicermati dalam Pildaka Jawa Timur.
Pertama terjadi keberpihakan KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur 2013. Selanjutnya kata dia, KPU daerah tidak boleh menjadi alat yang dikendalikan oleh seseorang, penguasa atau partai politik tertentu.
BACA JUGA: Disebut Permalukan Wakil Gubernur, Ini Penjelasan Bupati Rokan Hulu
"KPU daerah harus berfungsi tanpa bias atau kecenderungan politis. Adanya dugaan kebohongan menyebabkan persepsi publik akan bias atau dugaan adanya intervensi akan berdampak langsung tidak hanya pada kredibilitas lembaga yang berwenang, tetapi juga pada keseluruhan proses pemilukada," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Penutupan Lokalisasi, Muncul Kafe dan Karaoke
Redaktur : Tim Redaksi