Bawaslu Keluhkan KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat kritik tajamSumbernya bukan sekadar pengamat atau LSM, melainkan langsung datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

BACA JUGA: Cawapres PDIP Ditentukan Di Solo

Istitusi negara yang seharusnya menjadi partner sejajar KPU itu merasa masukannya selama ini sering diacuhkan.

''Jangankan masukan LSM atau pengamat, masukan kami saja sebagai sesama lembaga negara sering tidak ditanggapiKami ini seperti kekasih yang tidak dianggap,'' kata anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo dalam diskusi Pemilu Tiga Bulan Lagi di Warung Daun, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1).

Turut berbicara anggota Komisi II DPR yang juga mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursydan Baldan, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Nasional Ray Rangkuti, dan pengamat politik dari LIPI Lili Romli.

Bambang menambahkan, Bawaslu sangat khawatir pemilu legislatif yang dijadwalkan 9 April tidak dapat dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah

BACA JUGA: PKNU Berpeluang Dulang Suara Pemilih Muslim

Sebab, pengadaan logistik pemilu, khususnya surat suara, hingga H minus 89 menjelang hari pemungutan suara masih belum jelas.

''Sampai sekarang kami belum tahu siapa yang menang tender untuk mencetak surat suaraKami sudah pernah mengirim surat ke KPU, tapi belum diberi jawaban,'' ujarnya

BACA JUGA: KPU Siapkan Pengadaan Logistik Pemilu tanpa Tender

Karena itu, imbuh Bambang, Bawaslu tidak tahu tahap pengadaan logistik sudah sampai di mana.

Dia mengingatkan, dalam Pemilu 2004, pengadaan, pelipatan, dan distribusi surat suara membutuhkan waktu 154 hariDengan waktu yang cukup longgar itu pun, masih terjadi keterlambatan pemungutan suara di beberapa daerah''KPU sekarang ini benar-benar tidak belajar dari Pemilu 2004,'' katanya.

Menurut Bambang, KPU sudah menyia-nyiakan waktu dengan mundurnya penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 24 Oktober yang kemudian direvisi 24 November 2008Ketika DPT molor, tegas Bambang, KPU akhirnya tidak memiliki angka pasti yang menentukan berapa jumlah surat suara yang boleh dicetak. (pri/bay/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Akan Polisikan PKS