jpnn.com, KUPANG - Kampanye debat terbuka pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi NTT tahap pertama menuai berbagai kritik.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT memberikan sejumlah catatan dalam debat yang berlangsung di Jakarta, Kamis (5/4) itu. Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna kepada Timor Express (Jawa Pos Group) mengatakan empat paslon telah mengikuti debat tanpa adanya pelanggaran larangan-larangan dalam kampanye.
BACA JUGA: Debat Kandidat Paslon Wali Kota Bekasi Diundur
Namun Bawaslu, lanjut dia memberikan catatan kepada penyelenggara, yakni KPU. Dia berharap, debat berikutnya dilaksanakan di Kupang untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh calon. Selain itu, simpatisan dan masyarakat NTT yang ingin menyaksikan langsung pun harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak.
“Kalau memungkinkan, maka volume debat yang semula direncanakan 3 kali, dikurangi menjadi 2 kali, sehingga menutupi defisit anggaran atau KPU mengusulkan anggaran tambahan ke pemda melalui DPRD,” kata Jemris.
BACA JUGA: Cagub NTT Nomor Tiga Tancap Gas Bertemu Masyarakat
Masih menurut dia, Bawaslu berharap lembaga penyiaran dalam hal ini INews TV taat pada perjanjian kerja sama dengan KPU dan tidak melakukan aktifitas lain seperti melakukan polling pendapat.
“Kami berharap pada debat berikutnya latar panggung/layar dan setingan lampu agar menggunakan warna yang netral,” terang dia lagi.
BACA JUGA: Paslon Nomor Tiga Berjuang Demi Kesejahteraan Masyarakat NTT
Khusus materi debat, Jemris mengaku tidak menemukan adanya ucapan atau pernyataan paslon yang berindikasi melanggar larangan-larangan dalam kampanye.
“Seperti ujaran kebencian, provokasi, menyerang suku, agama dan ras tertentu atau mempersoalkan dasar negara dan UUD 1945,” tutupnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli secara terpisah mengatakan debat pertama tersebut akan dievaluasi untuk menentukan mekanisme debat berikutnya. Sehingga, dia berharap ada masukan-masukan dari pihak-pihak terkait untuk perbaikan kualitas debat yang lebih baik.
Saat ditanya terkait tidak adanya kesempatan kepada paslon untuk bertanya, Yosafat jelaskan, seluruh mekanisme debat tersebut sudah disepakati bersama. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari adanya pertanyaan dari paslon yang keluar jauh dari tema debat dan menimbulkan polemik.
“Untuk debat kedua nanti, kami akan evaluasi debat pertama dan menentukan mekanisme debat kedua dan ketiga,” kata Yosafat.
Dia menambahkan, karena tema debat kedua berbeda, sehingga baik moderator dan panelis pun akan berbeda sesuai tema. Para panelis, lanjut dia merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kualifikasi khusus di bidang yang berkaitan dengan tema debat. Bahkan untuk menjaga independensi panelis, pihaknya meminta untuk tanda tangan perjanjian untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun.
“Kami yakin, dengan standar yang kami berlakukan, tidak ada yang bocor," tandasnya.(JPG/cel/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Benny K Harman Mendapat Dukungan Masyarakat Sumba
Redaktur & Reporter : Friederich