jpnn.com - JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai banyak pemerhati pemilu yang sekadar asal bicara menanggapi masih simpangsiurnya data pemilih untuk pemilu 2014 mendatang.
Apalagi sampai menduga temuan 11 juta data pemilih bermasalah tidak konkret, hanya karena Bawaslu belum menyerahkan secara lengkap berdasarkan nama dan alamat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.
BACA JUGA: Tegaskan KPK Tak Usut Kongres Demokrat
“Saya kira banyak pemerhati pemilu yang asal bicara, tanpa memahami substansi persoalan. Kami di Bawaslu tidak ingin berpolemik tentang masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan pihak manapun,” ujar pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak di Jakarta, Kamis (31/10).
Bawaslu menurut Nelson, sejak beberapa waktu lalu telah menyerahkan temuan data pemilih bermasalah langsung ke KPU Kabupaten/Kota, karena ingin mengintensifkan penyelesaian dapat segera ditindaklanjuti. Sayangnya sebagian kalangan tidak melihat hal tersebut. Selain itu, Bawaslu di daerah maupun panitia pengawas pemilu (Panwaslu), sampai saat ini juga masih terus berkoordinasi dengan KPU di daerah.
BACA JUGA: Usai Pemeriksaan, Ajudan Atut Kelaparan
Dengan serangkaian upaya yang telah dilakukan, Nelson mengklaim Bawaslu kini melihat telah sangat banyak perbaikan yang dilakukan KPU, terutama di tingkat kabupaten/Kota, menjelang penetapan rekapitulasi DPT secara nasional pada 4 November 2013 mendatang.
“Kerjasama antara KPU dan pengawas pemilu di daerah juga lumayan baik, walau di beberapa daerah tertentu seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah ada sedikit perbedaan pendapat,” katanya.
BACA JUGA: Tri Dianto Beber Elit PD Pemain Proyek APBN
Sayangnya Nelson belum membeber berapa dari jumlah temuan masalah yang telah diselesaikan. Ia hanya mengimbau para pemerhati pemilu maupun petinggi partai politik peserta pemilu 2014, tidak membuat pernyataan provokatif yang dapat menurunkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
“Saya kira proses dan hasil DPT yang sudah disusun sekarang ini tidak seseram yang disuarakan beberapa petinggi parpol dalam beberapa waktu terakhir ini. Saya secara pribadi menilai para penyelenggara pemilu masih tetap netral dan memosisikan diri sebagai pelayan bagi masyarakat pemilih dan peserta pemilu,” katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Nilai Kebijakan Pemerintah terhadap Honorer Tidak Jelas
Redaktur : Tim Redaksi