jpnn.com - JAKARTA - Kubu pasangan calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tampaknya harus gigit jari terkait dugaan kecurangan di 5.800 TPS di wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, Bawaslu tidak mau memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah-wilayah tersebut.
Ketua Bawaslu RI, Muhammad membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari pihak Prabowo-Hatta tentang dugaan tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sebagian besar tidak terbukti.
BACA JUGA: Cak Imin Sediakan Lift untuk Ketua PBNU
"Mereka meminta PSU lima ribu sekian TPS, setelah dilakukan pencermatan, ada yang terbukti dan tidak, jadi tidak semua bisa kita lakukan semua," kata Muhammad kepada wartawan di Istana Negara, Minggu (20/7).
Dikatakannya, dugaan kecurangan yang terbukti hanya di 13 TPS saja. Pemungutan suara ulang untuk wilayah-wilayah tersebut pun sudah dilakukan kemarin.
BACA JUGA: Ukraina Bentuk Komisi Investigasi Tragedi MH17
Selain itu Bawaslu juga tidak menyetujui usulan Prabowo-Hatta terkait penundaan penetapan hasil rekapitulasi suara nasional. Menurutnya, pemungutan suara ulang di segelintir wilayah tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda tahapan.
"Nanti kalau memang ada situasi yang luar biasa, kita lihat nanti. Jadi lihat dinamikanya. Sementara itu kita ikut jadwal KPU," tandas Muhammad. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Prabowo Masih Yakin Bakal Menang Pilpres
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Anggap PSU Tak Hormati Hak Pilih Warga Negara
Redaktur : Tim Redaksi