jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan sejumlah catatan krusial yang menjadi tantangan berat pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Ketua Bawaslu Abhan, salah satu yang menjadi tantangan berat soal kelembagaan terkait pembentukan badan ad hoc.
BACA JUGA: Tolak Amendemen Konstitusi, PPHN Cukup Diatur Dalam UU
Abhan mengemukakan hal tersebut pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kemendagri, KPU dan DKPP di Gedung Senayan Jakarta, Senin (6/9).
Persoalan kesediaan masyarakat yang mendaftar sebagai pengawas TPS dan batasan usia menyulitkan panwaslu kecamatan untuk melakukan penjaringan terhadap pengawas TPS
BACA JUGA: Perlu Bangun Pertahanan di Wilayah ini Agar Tiongkok Tak Semena-mena
Selain itu yang menjadi catatan krusial pada penyelenggaraan pemilu 2024 yakni terkait pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik dan penggunaan SIPOL dalam pendaftaran calon partai politik peserta pemilu.
"KPU masih perlu membuka ruang untuk pemeriksaan SIPOL secara manual," ucapnya.
BACA JUGA: Ingat, Sejumlah Mantan Teroris Indonesia Pernah Berjuang di Afghanistan
Abhan menegaskan konsepsi undang-undang pemilu dan pemilihan kepala daerah juga perlu melihat kembali pada tujuan pemilihan untuk menciptakan pemimpin antikorupsi.
Terakhir, menurut dia terkait persoalan logistik.
Abhan menilai perlu adanya pemberian akses kepada Bawaslu dalam perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik.
"Pengalaman pemilu sebelumnya, akses ini menjadi polemik dalam hal teknis," ujar Abhan.
Sementara itu, Ketua komisi pemilihan umum (KPU) RI Ilham Saputra mengusulkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) digelar pada 21 Februari 2024.
Selain itu, KPU juga mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan RDP itu merupakan tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya.
Komisi II membentuk tim kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, untuk menyusun konsep dan desain penyelenggaraan pemilu 2024.
"Kita sama-sama paham, kalau pada tahun 2024 adalah tahun politik, karena sepanjang tahun kita menyelenggarakan event politik dan itu bukan hal yang mudah," kata Doli.(Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang