jpnn.com - JAKARTA – Surat Keputusan Bersama (SKB) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KIP) dan Komisi Informasi Publik (KIP), tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiaran, resmi diterbitkan 28 Februari 2014 lalu.
Namun sejumlah materi iklan partai politik hingga kini masih tetap disiarkan sejumlah media massa. Padahal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kampanye lewat media massa baru dapat dilaksanakan pada 16 Maret hingga 5 April mendatang.
BACA JUGA: Bawaslu Siap Tindak Parpol Bandel
“Kita sudah mendapatkan data sementara partai politik dan lembaga penyiaran yang masih menyangkan iklan-iklan politik. Datanya sangat akurat dari lembaga penyiaran,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Kamis (6/3).
Sayangnya Muhammad belum bersedia menjelaskan partai dan lembaga penyiaran mana saja yang melanggar peraturan tersebut. Ia hanya menyatakan dalam waktu dekat seluruh gugus tugas yang menandatangani SKB moratorium iklan kampanye parpol berencana merilisnya.
BACA JUGA: Perlu Antisipasi Jokowi-Ahok Tak Maju di Pipres
“Kita sedang mencari waktu merilis dan menggelar konferensi pers bersama untuk mengumumkan lembaga penyiaran dan partai politik yang paling banyak melakukan pembangkangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat tentang lembaga penyiaran dan partai politik yang tidak mengindahkan prinsip keadilan dalam pemilu,” katanya.
Menurut Muhammad, langkah menyiarkan secara terbuka parpol dan lembaga penyiaran pembangkang, sama sekali bukan untuk mendiskreditkan. Namun semata-mata dilakukan dengan semangat menegakkan aturan pemilu sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati bersama.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Fraksi PDIP Anggap Revisi RTRW tak Perlu Persetujuan DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rusdi Kirana Yakin PKB Tembus Lima Besar
Redaktur : Tim Redaksi