jpnn.com, PALEMBANG - Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel) akan menerapkan sanksi pidana bagi partai politik (parpol) yang mencuri start kampanye alias tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan saat ini kampanye politik belum diperbolehkan karena sesuai jadwal baru dimulai 28 November 2023.
BACA JUGA: Polda Sumsel Amankan 1,5 Kilogram Emas dari Tangan Perampok di Pali
"Jika sudah ada yang melakukan kampanye tidak sesuai jadwal maka artinya mencuri start dan tentu akan dikenakan sanksi pidana," ucap Kurniawan, Kamis (9/11).
Gia menjelaskan bahwa saat ini tiap parpol hanya boleh melakukan sosialisasi di internal partai saja dan tetap dalam pengawasan.
BACA JUGA: Bu Kepsek Berstatus Janda Jadi Korban VCS, Videonya Sudah Tersebar, Duh
Namun, Bawaslu Sumsel menemukan kendala lantaran saat ini parpol ada yang tidak memberitahukan kegiatannya.
"Sebenarnya kalau hanya sebatas sosialisasi saja di internal partai boleh, tetapi tetap dalam pengawasan," ungkapnya.
BACA JUGA: Dicopot dari Ketua MK, Anwar Usman Ungkap Sebuah Skenario
Pihaknya juga telah memberikan imbauan kepada setiap parpol agar memberitahukan semua kegiatan kepada Bawaslu setempat.
"Karena dikhawatirkan jika tidak ada pemberitahuan dan tidak diawasi maka akan ada kampanye terselubung di dalam sosialisasi, maka dari itu pengawasannya diperketat," ujar Kurniawan.
Selain itu, Kurniawan menyebut hingga kini belum ada laporan dari masyarakat ataupun pihak lainnya terkait parpol yang mencuri start kampanye.
"Kami juga tidak menemukan parpol yang melakukan kampanye sebelum tiba waktunya," kata Kurniawan. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati