TIMIKA – Pertamina pusat sudah mendapatkan laporan mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat terjadi selama sepekan di TimikaPertamina pusat sudah berjanji menambah satu armada kapal pengangkut BBM, agar tidak terjadi kelangkaan
BACA JUGA: BNI Datangkan 1000 Mesin ATM Baru
Pengawas Join Bersama (Jober) Pertamina Mimika Hardjito, menjelaskan, selama ini, kapal pengangkut BBM yang melayani di sana hanya ada dua“Kurun waktu sebelum November, armada ada tiga, karena kontraktor pengangkut BBM memindahkan kapal ke barat, maka kita hanya memiliki dua kapal saja
BACA JUGA: BRI Tunggu Laporan
Itu sudah kami sampaikan kepada PertaminaBACA JUGA: Garuda Gaet Turis Dari Jepang
Dewan mengundang Join Bersama (Jober) Pertamina Mimika dan Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) untuk bertemu, membahas kelangkaan BBM yang meresahkan masyarakat. Pertemuan di ruang sidang DPRD, dipimpin Ketua Sementara DPRD Trifenma M Tinal, BScHadir Kepala Diskoperindag Cherly Lumenta, SE, MSi, Pengawas Jober Pertamina Mimika Hardjito, Wakapolres Mimika Kompol Jeremias Rontini, SIK, Kepala Staff Distrik Militer (Kasdim) 1710 Mimika Mayor Inf Eko Priyanto, dan para Anggota DPRD.
Hardjito mengatakan kelangkaan BBM di Mimika disebabkan dua faktor, yaitu jumlah armada kapal pengangkut BBM hanya duaPenyebab lain karena faktor alamKalau tidak ada halangan, maka kapal masuk Timika tepat waktuKarena ada halangan, pihak Syahbandar di Ambon melarang kapal-kapal keluar dalam kurun waktu yang telah ditentukanSehingga kapal tidak berangkat, yang mengakibatkan kapal terlambat datang ke Timika"Kami dari Jober menyesuaikan penyaluran BBM, sesuai dengan kapan kapal itu masuk ke Timika, sehingga tidak terjadi kekosongan baik di SPBU dan Pertamina,” jelasnya
Hardjito menjelaskan, Jober akan mengalihkan suplai yang selama ini dari Wayame, Ambon“Kita akan pindah satu trip, kita ambil (BBM) dari Tual, supaya perjalanan waktu kapal tidak terlalu lama dan tidak terjadi krisisDengan demikian, akan mempersingkat waktu 10 hari dari waktu biasanya,” jelas HardjitoMengenai lembaga penyalur BBM di Mimika, kata Hardjito, Pertamina mempunyai tanggung jawab di pintu masing-masing penyalurSelanjutnya diserahkan kepada Pemda untuk mengawasi pendistribusian BBM“Karena Pertamina mempunyai keterbatasan baik SDM ataupun waktu,” ujarnya
Dikatakan, kalau armada kapal yang dbutuhkan itu cukup, maka bisa melakukan penyetokan"Akar permasalahan hanya satu yaitu kurangnya armadaKalau itu ada, maka kelangkaan itu tidak akan adaKarena kuota berapapun akan diberikan kepada PertaminaDan kita bisa membuka SPBU ini selama 24 jam, sehingga eceran tidak akan menjual harga yang tinggi,” paparnya.
Dalam pertemuan itu, sejumlah pertanyaan diajukan para anggota dewanKetua Komisi B Anastasia Tekege mengatakan kelangkaan BBM bukan hal baruAnastasia mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke lapangan, dan mendapati adanya penyerobotan terhadap antrian oleh oknum aparat bahkan PNSSelain itu kelangkaan BBM membuat harga bensin eceran melonjak menjadi Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per 1,5 literKondisi ini menurutnya membuat masyarakat resa
"Kebanyakan para pengecer yang kami temui, mengatakan bahwa kebanyakan bensin ini didapat dari oknum anggota, baik dari TNI ataupun PolriUntuk itu harus ada kebijakan dari pemerintah, untuk mengatasi akibat tadi, dengan bekerjasama dengan TNI-Polri dan (Satpol) PP, dalam hal pengawasan di SPBU,” kata Anastasia Sedangkan Anggota DPRD Mimika dari Komisi C, Nurman Karupukaro mempertanyakan dari mana asal BBM yang dimuat kapal yang terbakar beberapa hari lalu di Pelabuhan Pomako 1Juga mempertanyakan mengapa Pertamina tidak menimbun stok BBM dalam jumlah banyak untuk antisipasi kendala alam dalam pengangkutan dari Ambon ke Pomako“Saya lihat Pertamina mempunyai tangki-tangki yang cukup besar, yang bisa digunakan untuk menampung BBMDan kemarin ada armada kapal milik Pertamina terbakar, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” kata Nurman.
Sementara, Wakil Ketua Sementara DPRD Mimika Jimmy S Erelak juga mengatakan BBM di Timika sering langkaIa meminta Jober Pertamina melakukan evaluasiJimmy juga mempertanyakan distribusi BBM keluar Timika, seperti ke Yahukimo, yang diambil dari Pertamina Mimika“Untuk para pengecer yang mendapatkan bensin, menurut informasi dan kesaksian langsung dari penjual, mereka bisa mendapatkan bensin karena mereka memberi uang ke (oknum) TNI-Polri dan petugas yang ada,” ungkap Jimmy.
Anggota Komisi C DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan menyampaikan armada kapal Pertamina kurang untuk memasok BBM ke Mimika, apalagi saat cuaca buruk yang sering terjadi di Bulan November hingga JanuariPenambahan kapal pun menurutnya belum menjamin“Untuk itu koordinasi Jobber dengan Pemda, perlu dilakukan, dalam hal penimbunan bahan bakarDimana dulu pernah PT Freeport Indonesia (PTFI) memberikan penampungan ke Pemda di Pad 11Dengan menggunakan penampungan yang ada di Pad 11, maka Pertamina bisa menimbun stok untuk antisipasi kelangkaan BBM, seperti sekarang ini,” katanya.
Menanggapi hal itu, Hardjito menjelaskan, mengenai kapal terbakar, dia mengatakan Pertamina juga tidak mengetahuinya"Karena tanggung jawab di pintuDan minyak di Mimika ini tidak hanya dari Pertamina, tetapi dari instansi lain,” paparnyaMengenai antisipasi keadaan alam, menurutnya sulit dilakukanSedangkan soal penyetokan BBM, menurutnya juga sulit kalau armada kapal kurang
Sementara itu, Kepala Diskoperindag Kabupaten Mimika, Cherly Lumenta, SE, MSi menyampaikan masalah standarisasi harga dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka penertiban pengecer“Memang dalam standarisasi harga, Pertamina sudah tetapkan harga standar untuk BBMSedangkan standarisasi harga untuk komoditi yang lain, dan karena ini pasar global, kita tidak mengitervensiKarena pasar itu harus bergerak bebas, sehingga perdagangan itu lebih luwes,” jelasnya
Dikatakan Cherly, November 2009 pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan pengusaha SPBUTermasuk hasilnya meminta penambahan armada kapalCherly mengatakan pihaknya tidak tahu kuota BBM yang disalurkan ke daerah lain“Kita sendiri terkadang bingung terhadap kuota yang di daerah Mimika ini berapa sebenarnya,” ujarnyaPihaknya merencanakan melakukan survey biaya hidup tahun iniSehingga bisa menentukan harga eceran tertinggi yang menjadi patokan untuk mengontrol harga di pasar“Ini berlaku untuk semua,” katanya
Menanggapi harga BBM eceran yang meningkat tajam, menurutnya merupakan hukum permintaan dan penerimaan“Kalau permintaan tinggi, stok terbatas, pasti terjadi pelonjakan harga,” katanya“Tentang penertiban, kami sudah sering melakukan penertibanTetapi petugas kami sering dipukul dan diancam oleh petugasDalam hal ini kalau mereka ketemu dengan TNI-Polri, mereka diancam disituUntuk kami butuh solusi untuk permasalahan ini, apakah kami harus juga melakukan kekerasan,” kata Cherly.
Menanggapi dugaan adanya keterlibatan oknum TNI dan Polri, Kasdim 1710 Mimika Mayor Inf Eko Priyanto mengatakan memang benar ada keterlibatan oknum anggota TNI. “Ini saya juga dengar sendiri di Nawaripi ada keributan, dan terjadi karena oknum TNI menyerobot antrianKami sudah menyampaikan ke DandimKedepan akan sampaikan pada komandan satuan untuk mengawasi anggotanyaIni merupakan oknum, bukan institusiKarena untuk institusi, sudah ada bagian untuk BBMJadi oknum-oknum untuk usaha sendiriTetapi pada intinya, ini tidak benar,” tegas Mayor Eko
Mayor Eko bernaji akan menugaskan dan bekerjasama dengan Subdenpom untuk berada di SPBUKepada masyarakat, ia juga meminta kalau menemukan oknum TNI melakukan penimbunan BBM, bisa melaporkannya kepada Subdenpom.Sementara Wakapolres Kompol Jeremias Rontini, SIK mengatakan pihaknya dari kepolisian melihat pengawasan petugas di SPBU, dirasakan kurang, khususnya pada awal Januari ini karena adanya kasus di Kwamki Lama(ckr/lrk/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 186 Ribu Ton Beras Siap Dipasok ke Daerah
Redaktur : Soetomo Samsu