jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) didesak mempertahankan program beras untuk rakyat miskin (Raskin). Apalagi pemerintah baru saja menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga dikhawatirkan akan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.
"Masyarakat masih menghendaki program Raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM, pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain kartu-kartu (KIS, KIP, dan KKS, Red) itu," ungkap Meutya Hafid, anggota DPR asal Fraksi Golkar kepada wartawan, Selasa (25/11).
BACA JUGA: 2015, Antam Targetkan Jual 8,5 Juta Ton Emas
Menurutnya, pemerintah harus menjaga agar rakyat, khususnya masyarakat miskin, terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama yang berhubungan dengan perut. "Jadi, program Raskin perlu diteruskan sesuai dengan kehendak dari rakyat," harapnya.
Meutya menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tentu menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus berpikir ulang jika ingin menghapuskan Raksin. "Kalau ada wacana penghapusan, sebaiknya dipikirkan ulang, karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan," tandasnya.
BACA JUGA: Good Policy Bakal Kurangi Persoalan Ekonomi
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Mei Rochjat Darmawiredja, mengharapkan pemerintah Jokowi-JK tetap mempertahankan program raskin. "Masyarakat miskin, masih memerlukan Raskin. Hanya saja, beberapa perbaikan, termasuk kualitas," tandasnya.
Menurut Mei, lembaganya memberikan masukan dalam rapat-rapat kepada para pejabat terkait bahwa program seperti Raskin ini sangat penting. "Tapi keputusannya nanti pada rapat tingkat menteri. Apakah ini (Raskin, Red.) akan dilanjutkan atau tidak," katanya.
BACA JUGA: Jokowi Instruksikan Garuda Garap Potensi Pasar Myanmar
Sedangkan implementasi program perbaikan, selain meningkatkan kualitas beras dan ketepatan waktu penyaluran, ia juga meminta agar program di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bulog ini harus menyesuaikan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat miskin sesuai dengan jenis makanan pokoknya.
Sebelumnya, pemerintah bakal menerapkan sistem baru untuk mendistribusikan Raskin. Program tersebut nantinya diluncurkan mengusung konsep elektronik money (e-money) dengan bekerja sama dengan pihak perbankan. "Tahun ini kita memang sudah mendistribusikan beras untuk Raskin. Ke depan, masyarakat tidak diberi beras, melainkan e-money di rekening mereka," ucap Menteri BUMN Rini Soemarno.
Rini juga menjelaskan, nantinya uang elektronik tersebut juga bisa digunakan untuk membeli beras saja, tapi tidak untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk saat ini program tersebut masih disempurnakan di Kemensos. Dengan adanya e-money tersebut masyarakat bisa memilih beras sesuai kebutuhannya. (rko)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Naik, Kwik: Pemerintah Untung Rp 580 per Liter
Redaktur : Tim Redaksi