jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meminta kenaikan harga BBM harus diikuti dengan kenaikan gaji buruh di semua sektor. Penyesuain ini perlu dilakukan karena pengalihan subsidi BBM akan menjadikan 15,5 juta rumah tangga miskin.
Legislator yang komit memperjuangkan hak buruh ini mengatakan dengan bertepatan pembahasan kenaikan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) di berbagai daerah maka pihaknya meminta ada kenaikan gaji bagi semua pekerja di sektor apapun dengan mempertimbangkan kenaikan BBM.
BACA JUGA: Jokowi tak Boleh Sesukanya Gunakan Dana Rp 100 Triliun
""Bappenas mengatakan Rp1.000 rupiah per liter naik, maka harus ada tambahan penghasilan Rp100.000 per bulan. Artinya, kalau Rp.2000 maka harus ada tambahan Rp 200.000 per bulan," kata Rieke di Gedung DPR Jakarta, Selasa (18/11).
Dalam kenaikan UMK 2015 yang sedang dibahas dewan pengupahan kabupaten/kota saat ini, Rieke juga mendesak pemerintah pusatsegera mencabut Instruksi Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) No. 9/2013 bahwa upah tidak boleh naik lebih dari 10 persen.
BACA JUGA: KPK Periksa Sejumlah Saksi Kasus Dana Pendidikan NTT
"Untuk kenaikan upah 2015 perlu dukungan pemerintah pusat. Paling tidak untuk segera mencabut Inpres zaman SBY karena Sekarang para pekerja jelas bukan bagian yang 15,5 juta yang dianggap rumahg tangga miskin. Namun mereka jelas terkena dampak kenaikan BBM," tandasnya.
Rieke berharap dengan ada dukungan dari pemerintah pusat mencabut Inpres tersebut, maka akan ada keseimbangan antara penghasilan dan inflasi yang sudah terjadi. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Golkar Berniat Interpelasi Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB: Kenaikan BBM tak Mungkin Dihindari
Redaktur : Tim Redaksi