jpnn.com - JAKARTA - Senada dengan fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih (KMP) lainnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) juga memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fraksi terbesar kedua di DPR itu berencana menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan tersebut.
"Fraksi Partai Golkar DPR RI akan menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk meminta penjelasan Pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin melalui keterangan pers yang diterima JPNN, Selasa (18/11).
BACA JUGA: PKB: Kenaikan BBM tak Mungkin Dihindari
Ade mengatakan, kebijakan pemerintah ini sulit diterima dengan logika dan akal sehat. Pasalnya, harga minyak dunia saat ini turun dari USD 105 per barel, menjadi USD 73,5 per barel atau lebih kecil 30 persen dari target asumsi Indonesian Crude Price di APBN 2015.
Selain itu, lanjutnya, FPG tidak melihat ada konsep yang jelas dari pemerintah terkait kompensasi untuk warga tidak mampu. Tiga program "kartu sakti" yang baru-baru ini diluncurkan Presiden Joko Widodo dinilai tidak tepat lantaran cacat hukum.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Polri Prioritaskan Pengamanan di Kota-Kota Ini
Padahal, tambah Ade, sebelum BBM naik harga-harga kebutuhan pokok sudah melambung. Karena itu, kenaikan harga BBM dipastikan semakin menambah beban masyarakat.
"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Joko Widodo sudah mengingkari janji-janji kampanyenya pada saat pemilihan presiden serta tidak memilliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA JUGA: PPP: Naikkan BBM Rp 2000, Jokowi Pantas Diturunkan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat pun Sepakat Interpelasi Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi