jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2007. Pemeriksaan ini dilakukan sehari setelah KPK mengumumkan tersangka kasus itu.
Salah satu pihak yang dipanggil KPK adalah PNS Kasubdin PLS Provinsi NTT Parni Kia. Dia diperiksa sebagai saksi untuk mantan Kepala Subdinas PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT yang kini menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome.
BACA JUGA: Golkar Berniat Interpelasi Jokowi
Marthen disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MDT," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (18/11).
BACA JUGA: PKB: Kenaikan BBM tak Mungkin Dihindari
Menurut Priharsa, keterangan Parni diperlukan oleh penyidik. "Untuk mengkonfirmasi dalam rangka penyidikan," ujarnya.
Selain Parni, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT Thobias Ully, serta tiga orang PNS bernama Gloripkah M. Adoe, Mira Merlin Nalle, dan John Agustinus Radja Pono.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Polri Prioritaskan Pengamanan di Kota-Kota Ini
Kasus dugaan korupsi dana PLS merupakan hasil koordinasi supervisi yang dilakukan oleh KPK dengan Kejaksaan Tinggi NTT. Namun, perkara itu kemudian diserahkan ke KPK.
PLS yang menjadi permasalahan dalam kasus itu merupakan dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT tahun anggaran 2007. Dana itu diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan pada tahun 2007 ada dana disebut dengan dekonsentrasi APBN sebesar 77 miliar.
Dana itu terdiri dari program non formal dan informal, program PAUD (Pendidikan Anak Usaha Dini), program pengembangan budaya baca, dan program manajemen pelayanan pendidikan. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP: Naikkan BBM Rp 2000, Jokowi Pantas Diturunkan
Redaktur : Tim Redaksi