BBM Subsidi Dibatasi, Harus Ada Kompensasi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengingatkan pemerintah agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa dibarengi dengan kompensasi untuk masyarakat menengah ke bawahMenurutnya, pembatasan BBM jangan hanya karena untuk menghemat anggaran negara saja tanpa ada kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh masyarakat

BACA JUGA: 51 Persen Proyek 10.000 MW Tahap II dari EBT

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/12), Taufik menyatakan, pembatasan BBM bersubsidi harus dibarengi dengan kompensasi di bidang pendidikan dan kesehatan"Karena yang paling substansial adalah perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat

BACA JUGA: Transportasi Laut Kacau, DPR Protes Pemerintah

Dua komponen ini paling urgen untuk dipenuhi,” ujar Taufik.

Lebih lanjut Taufik yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap pemerintah memiliki niat politik yang baik dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi"Kebijakan itu harus didasari politik positif pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kalangan ekonomi menengah dan bawah," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi energi, Ahmad Farial, sependapat dengan ide Taufik Kurniawan

BACA JUGA: Agus Yakin DPR Setujui Pembatasan BBM

Farial mengatakan, alokasi dana dari penghematan subsidi yang ditaksir mencapai Rp 28 triliun selayaknya dapat digunakan untuk menunjang program percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan pendidikan

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengakui, pemerintah memang belum membicarakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu dengan DPRNamun Fahrial setuju dengan rencana pemerintah yang akan diterapkan pada Januari 2011 itu

Hanya saja Farial juga meminta pemerintah untuk menyusun program yang komprehensif guna meningkatkan kualitas percepatan pembangunan infrastruktur dan menggratiskan biaya pendidikanDiuraikan pula, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi diyakini dapat mendukung laju perekonomian di daerah.

"Jadi sisa uang sebesar Rp 28 triliun itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah untuk program tersebut dan itu tidak untuk satu atau dua tahun saja, tapi harus secara simultanKarena infrastruktur transportasi ini sangat vital keberadaannya,"ulasnya

Adapun untuk sektor pendidikan, kata Farial, dari alokasi dana Rp 28 triliun itu pemerintah diharapkan mampu membuat konsep pendidikan gratis secara menyeluruh"Sekarang pendidikan gratis mungkin hanya uang pangkalnya saja, tapi bulanannya belum tentuKita harapkan semuanya gratis," imbuhnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ke LN, Maksimal Bawa Barang Seharga Rp2,5 Juta