jpnn.com, BANDA ACEH - Rafly Kande, Anggota Komisi VI DPR; Sam Arifin W, General Manager Pelindo I Malahayati; dan Safuadi, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, menjadi salah tiga promotor penggerak kemajuan perekonomian Aceh dalam Rapat Koordinasi Dalam Upaya Peningkatan Ekspor Impor Aceh Melalui Pelabuhan Malahayati di Aula Cut Nyak Dien, Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Senin (8/6) lalu.
Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Safuadi menyampaikan bahwa untuk mengembangkan perekonomian Aceh adalah dengan jalan menyinergikan langkah antar pengusaha, pemerintah, dan perbankan.
BACA JUGA: Bea Cukai Teluk Bayur Lakukan Operasi Pasar dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan
Cara yang bisa dilakukan adalah salah satunya dengan menggunakan Sukuk Wakaf, dengan berkoordinasi dengan perbankan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR).
Langkah tersebut untuk mengumpulkan sumber pendanaan bagi keperluan biaya layanan pemuatan barang atau transportasi barang yang akan diekspor.
BACA JUGA: Nilai Pemanfaatan Fasilitas Bea Cukai Hingga Masa Pemulihan Ekonomi Nasional
“Selain itu, pihak Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Malahayati sebagai pihak penyelenggara transportasi via laut diharapkan dapat memberikan effort yang maksimal dalam hal schedule update bersandar dan berangkatnya kapal yang mengangkut container berisi barang ekspor dan impor. Hal ini dinilai dapat menjadi pemicu kecepatan arus transportasi barang di Aceh sehingga perekonomian Aceh dapat berkembang dengan baik,” ungkap Safuadi.
Rafly Kande mengungkapkan bahwa Aceh membutuhkan sinergi yang telah dijelaskan oleh Safuadi. Rafly menyetujui penjelasan yang dipaparkan oleh Safuadi. Aceh juga bisa memanfaatkan sisa dana bantuan yang tiap tahun dikembalikan ke Kas Negara.
BACA JUGA: Bea Cukai Tegas, Berambang Selundupan Dilindas
Sisa dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai pengusaha Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa meningkatkan jumlah produksi mereka sehingga dapat meningkatkan jumlah ekspor untuk perkembangan perekonomian Aceh menjadi semakin hebat.
Sam Arifin W mengatakan bahwa sebelumnya telah ada pertemuan dengan mitra kerja komisi VI DPR RI dan PT Pelindo I Malahayati pada 4 Juni 2020 lalu. Pertemuan tersebut dalam rangka mengajak PT Pelindo I Malahayati untuk bersinergi dalam penguatan industri di Aceh.
Serta melakukan inventarisasi beragam persoalan untuk mendapat evaluasi bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian pemanfaatannya dirasakan oleh rakyat.
“Lahan di Pelabuhan Malahayati terbatas dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong sangat berpotensi. Rencananya, KIA Ladong akan dijadikan kawasan pergudangan oleh pengusaha-pengusaha Aceh sebagai tempat penyimpanan produk sebelum diekspor dari pada harus membawanya ke Medan," pungkasnya.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi