jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Bea Cukai terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai melalui audiensi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, di beberapa wilayah.
Di aula BPS Jambi (04/08), Bea Cukai hadir sebagai narasumber dalam kegiatan rapat rutin teknis dan administrasi dengan agenda Asistensi Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
BACA JUGA: Ini Upaya Preventif Bea Cukai untuk Tekan Peredaran Rokok Ilegal
Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan, dalam memperoleh predikat WBK, unit kerja dapat memenuhi sebagian besar dari enam komponen pengungkit.
Misalnya, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA: Bea Cukai Kudus dan Labuan Bajo Sukses Menindak Peredaran Rokok Ilegal
Bea Cukai Tanjung Emas menggelar audiensi bersama FedEx guna membahas rencana pembangunan tempat penimbunan sementara (TPS) di Semarang, Jumat (25/8).
Audiensi kali ini merupakan upaya Bea Cukai Tanjung Emas dalam memberikan pelayanan terbaik dengan memastikan kelancaran proses bisnis barang kiriman.
BACA JUGA: Bea Cukai Buka Forum Diskusi Bersama Pengusaha Rokok, Ini Tujuannya
Bea Cukai selalu mendukung dan mendorong kegiatan para pelaku jasa logistik. Salah satunya terkait upaya pembangunan TPS di dalam Kantor Fedex Semarang.
“Bea Cukai dan FedEx akan selalu berkoordinasi guna memberikan layanan maksimal dan mendukung kelancaran proses bisnis barang kiriman. Salah satunya melalui pembangunan TPS di FedEx Semarang untuk mempercepat proses customs clearance,” ucap Hatta.
Kanwil Bea Cukai Kalbagtim bersama Bea Cukai Balikpapan menghadiri acara diskusi interaktif bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Dalam kegiatan ini, dilakukan pembahasan terkait optimalisasi operasi, percepatan proses, dan pengawasan kegiatan importasi barang operasional perminyakan yang dilakukan KKKS di Kalimantan Timur.
Kegiatan ini dihadiri beberapa perwakilan KKKS, seperti Pearl Oil, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Medco EP, dan Eni Muara Bakau.
"Penerbitan surat keputusan pembebasan bea masuk dan pajak untuk impor melalui Kanwil Bea Cukai Kalbagtim dilakukan secara baik dengan rata-rata proses dua hari kerja,’’ ungkap George Nicolas M. Simanjuntak, Kepala Departemen Logistik dan Kepabeanan PT PHKT.
Hatta mengatakan kegiatan tersebut membahas beberapa permasalahan yang terdapat dalam proses bisnis kegiatan hulu migas, khususnya terkait efisiensi pengeboran.
“Diharapkan, melalui diskusi ini, Bea Cukai terus menjaga intimasi dan hubungan baik dengan para pelaku usaha hulu migas,” ucapnya. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi